Quo Vadis Nilai dan Etika Pekerja Sosial

Oleh: Untung Tri Winarso, M.Si.

 

Indonesia masih diselimuti dengan berbagai permasalahan sosial yang menimbulkan ketidakstabilan, baik itu permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kondisi ini diperparah dengan bencana alam atau bencana yang ditimbulkan karena keserakahan manusia yang tak kunjung usai, mulai tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, luapan lumpur panas, letusan gunung berapi, wabah penyakit, busung lapar, dan lain-lain. Ketidakstabilan tersebut menjadi dasar penyebab lingkaran setan kemiskinan yang mendera 37,17 juta atau 17,75 persen rakyat Indonesia.

Kondisi korban (victim) dan penyintas (survival) dalam konteks kebencanaan pada masa emergency respon, rehabilitasi, dan rekonstruksi sangat membutuhkan kerelaan orang lain untuk membantu. Utamanya pada masa tanggap darurat, dimana kondisi psikology dan fisik penyintas berada dalam keterpurukan. Misi pelayanan pekerja sosial untuk mendampingi mereka melalui therapy healing dan penyediaan kebutuhan dasar sangat dibutuhkan. Layananan selanjutnya adalah fasilitasi mereka bangkit dan menuju kepada kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan advokasi jika terjadi kecelakaan sistem, semisal pemotongan dana rekonstruksi bagi korban gempa.

Dalam konteks permasalahan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak jalanan, konflik, pecandu narkoba, ODHA, layanan pekerja sosial dalam memberikan therapy dan pendampingan untuk menyelesaikan masalah kesehariannya sangat penting. Mengingat, tanpa adanya intervensi dari orang lain, mereka sulit untuk kembali pada kondisi normal. Begitu pula pada layanan pada kaum rentan seperti para penyandang cacat divabel/handycap, kaum jompo, penderita gangguan kejiwaan. Layanan yang diberikan lebih kepada pemberian motivasi dan membantu pemulihan.

Nilai keadilan sosial, saat ini masih ada penduduk miskin miskin sebanyak 37,17 juta jiwa di negara ini yang hidup dengan penghasilan di bawah US$ 1 per hari. Mereka bukan miskin karena budaya (the culture of poverty)—seperti yang disinyalir oleh Oscar Lewis—atau etos kerja yang tidak produktif, namun akibat ketidakadilan sosial yang terwujud dalam struktur-struktur sosial yang tidak adil.

Keadilan dalam Islam berasal dari kata al-‘adl yang barmakna keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya lurus, berarti pula keseimbangan, menentukan hukum dengan benar, dan mempertahankan yang hak dan yang mencegah yang batil. Pengertian diatas masih pada wilayah individu, sedangkan ketika keadilan sebagai fenomena sosiologis maka sudah tidak pada wilayah individu. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural.

Dengan kata lain, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Jika terjadi ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukakan melalui perjuangan memperbaiki struktur-strukur sosial yang tidak adil.

Dalam tradisi Gereja Katolik, keadilan sosial dikaitkan dengan kesejahteraan umum yang dirumuskan sebagai “keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Pengertian keadilan sosial disini lebih luas, yaitu sebuah keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat bisa berkembang maksimal.

Sedangkan Kristen Protestan meyakini keadilan itu adalah sebuah konsep yang menunjukan pada relasi. Relasi yang mencakup keseluruhan kehidupan itu sendiri, antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan. Keadilan menjelaskan kenyataan hidup bersama, bukan sendiri-sendiri. Hidup bersama yang “seimbang” dalam kepelbagaian, antara yang satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih berat atau lebih ringan; tidak ada yang melebihi dari apa yang sepantasnya dan seharusnya ada. Semua—apa yang ada—cukup, tidak berkekurangan tetapi juga tidak berlebihan, seimbang, namun bukan sama rata-sama rasa.

Dari keyakinan dan pengertian ketiga agama besar diatas sangat gamblang menjelaskan bahwa keadilan terkait dengan keadaan suatu masyarakat yang seimbang tanpa penindasan struktur sehingga dapat berperan secara maksimal sebagai manusia. Namun usaha meruntuhkan tembok ketidakadilan sosial tidak hanya sebatas pada usaha karikatif tanpa menyentuh akar persoalan, yaitu upaya penyadaran (conscietizing) struktral dan pemberdayaan (empowering) masyarakat secara maksimal untuk mengurangi kemiskinan, kekerasan, dan meruntuhkan ketidakadilan sosial.

Nilai martabat dan harga diri, menjunjung martabat dan harga diri manusia erat kaitanya dengan kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan mengungkapkan pendapat, menentukan pilihan, berserikat, memperoleh akses yang sama yang tercakup dalam kovenan hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah dirativikasi oleh Pemerintah Indonesia. Tujuan pekerja sosial dalam hal ini adalah mengusahakan masyarakat memperoleh kebebasan dan kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai martabat dan harga diri.

Keran demokratisasi yang menghargai kemerdekaan individu pasca reformasi menjamin masyarakat memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya dengan bermartabat. Namun, dominasi kapitalime global dengan perdagangan bebasnya masih mencengkeram kuat pada struktur-struktur dan sistem pemerintahan dan kenegaraan sebagai contoh. Restrukturasi ekonomi melalui utang luar negeri dan privatisisai BUMN oleh IMF&WB belum sepenuhnya kita rasakan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.

Tugas berat pekerja sosial masih membentang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat memperoleh martabat dan harga diri sebagai manusia seutuhnya. Misalnya, pola intervensi non-dirictive yang menyerahkan keputusan sepenuhnya pada klien terkadang berbenturan dengan nilai yang ada di masyarakat. Contoh konkritnya adalah ketika pendistribusian dana beasiswa bagi siswa korban gempa di Yogyakarta dengan metode prioritas, setelah nama-nama penerima diputuskan secara partisipatif masih terdapat keinginan dari masyarakat untuk mendistribusikan dana tersebut secara merata, padahal merata itu tidak sepenuhnya mengejawantahkan keadilan. Nilai kebersamaan, senasib sepeanggungan yang ada di masyarakat jawa masih menitikberatkan pada penerimaan secara merata.

Ketika terjadi dilema etik seperti diatas, peran dan fungsi pekerja sosial adalah tiada henti melakukan upaya penyadaran bahwa pemerataan tidak sepenuhnya adil, mempromosikan nilai penghoratan pada keluarga yang sangat membutuhkan. Peran sebagai penunjuk jalan masyarakat menentukan pilihan pekerja sosial untuk mencapai martabat dan harga diri akan selalu dan masih bergesekan dengan nilai-nilai yang ada di komunitas dengan kearifal lokal masing-masing.

Nilai pentingnya relasi manusia, nilai ini berkaitan dengan strategi komunikasi pekerja sosial dengan masyarakat dan seluruh warga negara (stakeholder). Pilihan-pilihan berkomunikasi untuk meningkatkan kepasitas dan meraih kesejahteraan dapat dengan jalan advokasi struktural maupun advokasi kultural. Advokasi struktural yang dimaksud ialah dengan mobilisasi sumber daya untuk meraih tujuan, biasanya dengan cara demonstrasi, ataupun dengan jalan advokasi melalui kebijakan. Advokasi kultural biasanya melalui media kampanye dan pendampingan langsung pada masyarakat secara partisipatif.

Kenyataannya, pola advokasi struktural dengan fokus pada mempengaruhi perubahan kebijakan melalui undang-undang masih sangat jarang dilakukan. Selain membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sangat sedikit dari para penentu kebijakan memiliki mental benar-benar memperjuangkan rakyat. Pilihan yang paling sederhana adalah dengan membangun komunikasi efektif dengan para pembuat kebijakan dan para tokoh masyarakat. Pendampingan secara partisipatif masih menjadi peluang besar untuk meningkatkan peran dan fungsi setiap individu dalam masyarakat, dimana seluruh stakeholder di sebuah komunitas mengerahkan segala kemampuan untuk kepentingan bersama.

Nilai integritas dan kompetentsi keduanya saling terkait pada profesi pekerja sosial. Dimana nilai dan etika secara individu dan sebagai profesi menjadi dasar dalam segala aktivitas pekerja sosial untuk melayani masyarakat dan memajukan praktik pekerja sosial. Melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki diharapkan dapat memajukan profesi ini melalui penelitian, penulisan, dan mentransformasikan pada orang lain terutama pada organisasi yang menaunginya, terutama penererapan praktik pada masyarakat multikultural. Hal tersebut dapat dilakukan dengan ditunjang oleh kebijakan untuk kemudahan akses dan status pekerja sosial, selanjutnya adalah mengembangkan organisasi pekerja sosial di seluruh daerah sebagai wadah aktualisasi dan advokasi.

Akhirnya, nilai dan etika pekerja sosial dapat diterapkan apabila; pertama, seorang pekerja sosial memiliki integritas pada profesi yang ditunjang dengan kebijakan yang mengakui status pekerja sosial sebagai profesi, akses yang mudah, dan dukungan anggaran. Mengingat lahan garap pekerja sosial sangat luas dan multidimensi, pada ranah pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Kedua, Hal yang terpenting adalah rakyat sangat membutuhkan keadilan dan kesejahteraan sebagai point de etre pilihan menjadi pekerja sosial untuk meraih kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ketiga, mengembangkan program pelayanan dari karikatif menuju pemberdayaan masyarakat. Keempat, Tentunya mempromosikan profesi pekerja sosial pada masyarakat masih harus dilakukan untuk merubah presepsi pekerja sosial adalah pekerja pro bono yang tidak mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan nilai.

 

Bahan Bacaan

 

Binawan, Al. Andang. L dan A. Prasetyantoko (ed), Keadilan Sosial; Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2004.

DuBois, Brenda & Miley, Karla K. (2005).  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition.  Boston:  Allyn and Bacon.

Topatimasang, Roem, et.all (edt), Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: ReaD Books, 2000.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s