Perspektif Islam Tentang KDRT

Untung Tri Winarso, M.Si.

 

Tema kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga atau yang sering disebut ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ (Domestic Violence) akhirnya mendapat apresiasi pemerintah untuk meredam dan melindungi warga negaranya. Kewajiban pemerintah dalam hal ini diwujudkan secara formal melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.

Dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Kekerasan dapat terjadi dimana saja, di rumah, tempat kerja atau di tempat umum. Kekerasan terjadi pada semua orang, perempuan, laki-laki & anak-anak baik sebagai korban atau sebagai saksi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi adalah domestic violence, kekerasan di dalam rumah kita sendiri. Yang dapat terjadi pada berbagai tingkat sosial masyarakat, berbagai tingkat usia, pada masyarakat di seluruh level profesi & pendapatan.  Kekerasan bukan sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima secara normal.

Dalam Konteks Indonesia, korban kekerasan terbanyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Tahun 2004 misalnya, terdapat sebanyak 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (14%), kekerasan dalam pacaran 266 kasus (10%), dan kekerasan dalam keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku kekerasan umumnya adalah orang yang dekat dengan korban seperti suami, ayah, anggota keluarga besar.

Selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal kekerasan dapat kepada berlangsung ketika perorangan bertindak dengan cara yang memalukan dan menerapkan dan dengan kekuatan secara fisik yang kejam yang berakibat kepada dirinya, kepada yang lain, atau kepada lingkungan.[1]

Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh (Kompas, 27 April 2000). Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women`s Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan di rumah tangga (KDRT).[2] Di Provinsi Banten misalnya, hingga pertengahan tahun 2004 terdapat 5.426 perempuan yang dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan (KTK). 90 persen diantaranya menjadi korban kekerasan karena berkerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri (Tempo Interaktif, 3/5/04).

Sedangkan data yang terdapat di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Kota Bandung menunjukkan bahwa selama 2003-2004 terdapat 60 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan. Sementara data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung memperlihatkan bahwa periode Mei–Desember 2004 sudah terdapat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan perincian, 3 kasus perkosaan, 7 kasus kekerasan fisik, 26 kasus kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.[3]

Kasus KDRT teranyar dialami oleh Lutfiyah warga Palu Sulawesi Tengah. Ibu dengan dua anak dan dalam keadaan mengandung anak ketiganya harus dirawat di Rumah Sakit setelah mengalami cedera tulang yang parah. Ia mengaku telah sebelas tahun lamanya mengalami penyiksaan fisik dari suaminya yang bernama Syarifuddin Karim (33). Cedera fisik yang dialami Lutfiyah sangat parah dengan patah tulang belakang hingga terlihat menonjol di bagian punggung, bahkan ia berkeyakinan anak yang dikandungnya meninggal lantaran telah dilempar sandal. Kekerasan tersebut disinyalir karena Syarifuddin seringkali pulang dalam keadaan mabuk dan senang berjudi menyabung ayam.[4]

 

Akar Kekerasan

Sebelum menjelaskan peran dan kontribusi untuk menghentikan kekerasan dal rumah tangga, sebelumnya alangkah baik menelisik akar dan lingkaran kekerasan sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Antara lain:

            Pertama, fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kepercayaan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan merupakan bentuk penindasan (oppression) atas dasar gender. Lena Dominel menyatakan bahwa penindasan mengakibatkan hubungan antara pihak yang dominan dan subordinat atau inferior.

Oppression involves relations of domination that divine people into dominant or superior groups and subordinate or inferior ones.[5]

Dalam rumah tangga suami dalam posisi dominan sedangkan istri di pihak inferior, hingga istri merupakan sepenuhnya milik suami yang selalu dalam kontrol suami. Jika istri keliru menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera “kembali ke jalan yang benar”. Termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan.

Kedua, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih bersikap jantan dan berkuasa atas diri dan orang di sekelilingnya. Jika ada perilaku menyimpang akan dikategorikan lelaki yang lemah. Ketika dewasa dan berumah tangga, lelaki semakin didorong oleh masyarakat menaklukan isri, karena jika gagal berarti kejantananya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun, termasuk cara-cara kekerasan demi menundukan istrinya. Perempuan di dalam kebudayaan patriarkal dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Tubuh seksual mereka dianggap ancaman berbahaya bagi kehebatan laki-laki dan menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal dan fisik terhadapnya.[6]

Ketiga, budaya kita masih mendorong perempuan atau istri bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnnya, istri seringkali diperlakukan semena sesuai kehendak atau mood suaminya. Penelitian menunjukkan bahwa pamicu tindak kekerasan terhadap istri justru bukan kesalahan istri sendiri. Suami yang frustasi di tempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya dengan sangat mudah melampiaskan kejengkelannya. Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat 3 UU: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami. Agaknya, Indonesia harus belajar dari Malaysia yang telah memiliki undang-undang bentuk Akta Keganasan Rumah Tangga sejak tahun 1994.[7]

Keempat, masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-istri. Dan disimpan di ruang privat keluarga, masyarakat cenderung ‘menutup mata’ terhadap fakta KDRT yang kerap terjadi. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang melerai dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

Kelima, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh mengusai peempuan karena sebagai pemimpin. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan seakan-akan agama mentahbiskan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik.[8] Sebagai contoh, suatu siang di Yogyakarta seorang perempuan datang ke Rifka annisa’ (sebuah lembaga pelayanan perempuan). Tubuhnya lunglai, di beberapa bagian tampak lembam dan membiru. Rupanya dia dipukul suaminya. Dengan mata yang nanar dia bertanya kepada seorang konselor: “Bu, apakah ajaran Islam memperbolehkan suami memukul istri?”. Dengan suara berat ia menambahkan: “Suami saya selalu memukul saya sambil ndalil (membacakan ayat Al-Qur’an 4:34). Bu, benarkah! Suaranya menghilang digantikan dengan tangis yang tertahan”. Surat An-Nisa’: 34 ini memang seringkali dijadikan sebagai senjata/legalitas suami memukul istrinya. Wadhribuhunna (dan pukullah mereka) diarikan secara kaku. Padahal tidak demikian adanya. Kata dharaba mempunyai banyak arti: mendidik, mencangkul, memelihara, bahkan menurut Ar-Raghib Al-Isfahani secara metaforis bermakna melakukan hubungan seksual.[9]

Lingkaran Kekerasan

 

            Tidak jarang masyarakat menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suami hanyalah sebuah kesalahan sesaat (khilaf), apalagi setelah itu suami meminta maaf dan kembali berlaku mesra terhadap istri. Padahal perlakuan kasar dalam bingkai KDRT merupakan suatu perilaku yang berulang, mengkuti pola khas. Oleh sebab itu Lutfiyah di Palu mencoba bertahan selama 11 tahun menahan siksaan. Karenanya pemahaman siklus atau ligkara kekerasan perlu dipelajari, yaitu;

Tahap awal: munculnya ketegangan. Ketegangan muncul disebabkan percekcokan terus-menerus, dan terkadang dibarengi kekerasan kecil. Namun semuanya kadang dianggap sebagai bumbu perkawinan, sehingga ketegangan demi ketegangan berlalu begitu saja.

Tahap kedua: pemukulan akut. Ketegangan yang terus menerus tersebut meningkat menjadi penganiayaan. Bentuknya barangkali berupa tamparan, tendangan, cekikan, bantingan dan seringkali bahkan penyerangan dengan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan bisa berhenti apabila istri pergi dari rumah, mati, atau suami sadar akan kesalahannya.

Tahap ketiga: bulan madu yang semu. Seringkali suami menyesali kesalahannya dan bentuknya bisa rayuan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jika sudah dalam kondisi demikian istri biasanya akan luluh dan memaafkan tindak kekerasan yang dilakukan suami. Tentu didasari harapan bahwa badai telah berlalu, dan babak kehidupan baru segera dimulai. Oleh sebab itu istri tetap memilih bertahan di dalam rumah tangga.[10]

Siklus kekerasan ini dapat berulang ketika muncul ketegangan baru, konflik dan akhirnya masa bulan madu. Daur ini berputar terus menerus dalam kehidupan rumah tanggaa hingga istri tidak lagi sanggup menahan kekerasan demi kekerasan yang akhirnya berakibat fatal pada kecacatan fisik, bunuh diri, atau melapor pada kepolisian dan lembaga pelayanan. Lingkaran kekerasan ini akan berlanjut terus-menerus, bahkan fase-fase tersebut makin lama makin pendek jaraknya dan sering kali tidak melewati fase bulan madu lagi. Kecuali pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan benar-benar dapat berubah atau istri/korban meninggalkan situasi lingkaran kekerasan yang ia alami dan menempuh jalur hukum untuk menghentikannya.

Korban juga umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya “didamaikan”, memikirkan nasib ekonomi keluarganya, atau khawatir jika pelaku masuk penjara. Masyarakat sendiri selama ini terkesan belum memberi dukungan terhadap perlindungan korban. Meski mengetahui terjadinya KDRT, banyak di antara kita yang cenderung “mendiamkan”, hingga intensitas KDRT sampai pada tahap “tidak lagi tertolong”.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bentuk kekerasan yang terjadi & dilaporkan biasanya berupa :

A. Kekerasan Fisik & Psikis : kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan atau luka berat, sementara kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan mengakibatkan rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

B. Kekerasan seksual : meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Hal ini juga menyangkut perkosaan dalam rumah tangga (marital rape).

C. Penelantaran rumah tangga : adalah suatu keadaan yang menyebabkan pelarangan untuk bekerja, pemaksaan bekerja atau eksploitasi. Hal ini penting diatur karena faktanya ditemukan banyak kekerasan berdimensi ekonomi dalam rumah tangga, yang antara lain menyebabkan korban tidak boleh bekerja tetapi tidak diberikan nafkah layak, pengambilalihan aset ekonomi milik korban, serta eksploitasi berupa pemaksaan melakukan pekerjaan tertentu.[11]

Islam Memandang Persoalan KDRT

Pemahaman atau penafsiran atas ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keliru dapat berkontribusi pada pembenaran perlakuan kekerasan terhadap istri. Pandangan yang keliru itu tampaknya mengacu kepada beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan atas perempuan, khususnya dalam rumah tangga. Ayat-ayat tersebut, di antaranya an-Nisa, 4: 34

ãA%y`Ìh9$# šcqãBº§qs% ’n?tã Ïä!$|¡ÏiY9$# $yJÎ/ Ÿ@žÒsù ª!$# óOßgŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ !$yJÎ/ur (#qà)xÿRr& ô`ÏB öNÎgÏ9ºuqøBr& 4 àM»ysÎ=»¢Á9$$sù ìM»tGÏZ»s% ×M»sàÏÿ»ym É=ø‹tóù=Ïj9 $yJÎ/ xáÏÿym ª!$# 4 ÓÉL»©9$#ur tbqèù$sƒrB  Æèdy—qà±èS  ÆèdqÝàÏèsù £`èdrãàf÷d$#ur ’Îû ÆìÅ_$ŸÒyJø9$# £`èdqç/ΎôÑ$#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& Ÿxsù (#qäóö7s? £`ÍköŽn=tã ¸x‹Î6y™ 3 ¨bÎ) ©!$# šc%x. $wŠÎ=tã #ZŽÎ6Ÿ2 ÇÌÍÈ

34.  Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ketika ayat tersebut dimaknai secara tekstual, maka tidak terapat nilai-nilai egalitarian, equality, anti-oppressive dalam Islam terkait hubungan suami dan istri. Penekanan pada kata qawwamuuna yang sering diartikan sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak, dan wa dribuuhuna yang selalu diartikan: pukullah mereka (isteri) seolah menjadi justifikasi diperbolehkannya kekerasan dalam rumah tangga.

Kata qawwamuuna; oleh sejumlah penafsir, seperti Jalaluddin al-Sayuti, penulis Tafsir Jalalain, diartikan “memimpin” atau “menguasai” sehingga maknanya laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan di rumah tangga lebih-lebih lagi dalam kehidupan luas di masyarakat. Bahkan beberapa mufassir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat “bias laki-laki”. An-Nawawi, misalnya menyebutkan bahwa makna qawwam atau superioritas laki-laki dimungkinkan karena beberapa alasan, di antaranya laki-laki memiliki kesempurnaan akal (kamal al-aql), matang dalam perencanaan (husun at-ta’bir), memiliki penilaian yang tepat, serta memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai Nabi, sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, wajib melaksanakan jihad, sholat Jum’at dan seterusnya. Dengan penafsiran seperti itu, terlihat kecenderungan mufassir untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan.[12]

Kata kedua, wadribuuhunna, umumnya kata ini diartikan secara tekstual “memukul secara fisik” sehingga tidak heran kalau ayat ini dipahami sebagai pembenaran terhadap bolehnya melakukan penganiayaan terhadap isteri. Akan tetapi, tidak kurang banyaknya penafsir yang menolak interpretasi demikian, di antaranya adalah Muhammad Abduh, Sayyid Qutub, dan Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya, kata qawwamuuna lebih cenderung berarti “melindungi” dan “mengarahkan”. Demikian pula sejumlah pemikir Muslim kontemporer, di antaranya Asqhar Ali, Rif’at Hassan melakukan reinterpretasi terhadap makna qawwamun. Menurut mereka, ayat itu merupakan pengakuan bahwa realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Amina Wadud Muhsin menjelaskan bahwa pernyataan “laki-laki qawwamun atas perempuan” tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, melainkan hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur’an, yakni memiliki kelebihan dalam kualitas dan memberikan nafkah. Menurut Abduh, bukanlah pukulan dalam makna harfiyah yang berkonotasi penganiayaan, melainkan dalam makna metaforis, yaitu “mendidik” atau “memberi pelajaran.” Lebih lanjut, para ulama, seperti Imam Syafi’i menandaskan bahwa kalaupun seorang suami terpaksa memukul isterinya, ada beberapa ketentuan yang digariskan dan harus diperhatikan oleh suami, di antaranya: 1) terlarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya, 2) dilarang memukul pada bagian wajah, 3) dilarang memukul hanya pada bagian tertentu, dan 4) dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi sampai cacat.[13] Sebaliknya para suami dituntut untuk senantiasa berlaku lemah lembut, kasih sayang, dan sopan santun terhadap isteri dalam segala situasi.

Dalam salah satu hadis, Nabi pernak bersabda “Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan kepada wanita. (HR. Bkhori, al-Turmudzi, dan al-Nasa’i). Hadis tersebut menjadi mainstrem kebanyakan masyarakat muslim yang menanggap posisi perempuan ditempatkan pata wilayah subordinat. Ketika merujuk pada sebab terjadinya hadis (asbab al-wurud) serta latar belakangnya, maka hadis diatas sangat terkait dengan kondisi yang terjadi pada masa tersebut, dimana derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat laki-laki, terutama di Persia. Namun dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin.[14]

Menurut Quraish Shihab perempuan adalah syaqa’iq al-rijal (saudara-saudara sekandung lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

Lebih lanjut ia mengutip pendapat dari Mahmud Syaltut yang menerangkan

Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang memjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.[15]

Membentuk rumah tangga dalam Islam adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah SWT berfirman:

Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak menyamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang ma’ruf. Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisâ’ [4]: 19:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 19).

Ayat tersebut merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri mereka secara ma’ruf. Menurut ath-Thabari, ma’ruf adalah menunaikan hak-hak mereka.  Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terhindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi ajaran Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

Seandainya terjadi juga kasus KDRT dalam rumah tangga, maka dalam beberapa kondisi istri berhak mengajukan cerai meskipun Rasulullah SAW mengancam para wanita yang gemar minta cerai kepada suami dengan alasan yang tidak jelas dengan ancaman yang cukup keras.

Kekerasan terhadap perempuan apapun alasanya adalah bentuk kriminalitas. Islam secara tegas mengkategorikan KDRT sebagai tindakan jarimah (kriminalitas) yang merupakan perbuatan tercela (al-Qabih) yang melanggar hukum syara’. Artinya, apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus disandarkan pada hukum syara’.

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya menurut Islam terhadap pelaku:

Pertama,  Qadzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik  berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Alah SWT: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali.(Qs. an-Nûr [24]: 4-5).

Kedua, Membunuh, yakni ‘menghilangkan’ nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishas (hukuman mati). Firman Allah SWT: “Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (Qs. al-Baqarah [2]: 179).

Ketiga,  Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

Keempat, Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

Kelima, Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan sanksi yang maksimal

Keenam, Penghinaan. Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.[16]

Dengan merujuk pada hukum syara’ diatas sangat jelas Islam sangat melawan segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis. Dalam konteks berumahtangga Islam menggarisbawahi dalam kerangka menuju ridha Allah swt., nuansa ibadah inilah yang dapat menghindari KDRT. Karena itu dibutuhkan relasi yang harmonis, termasuk pembagian funsi dan peran masing-masing secara seimbang dan penuh rasa keadilan.

Penutup

Dalam memperlakukan survivor (penyintas), pendamping dalam lembaga layanan harus mampu menggali masalah klien KDRT secara utuh. Menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, sampai spiritual. Dalam tinjauan ilmu kesejahteraan sosial, program layanan terhadap para korban sangat bervariasi sesuai dengan level micro, mezzo, dan macro. Seperti penyediaan layanan pendukung seperti rumah aman, pengembangan program pemberdayaan perempuan, pembiayaan, advokasi, dan pemberian jaminan sosial.

Peran pemerintah sendiri adalah wajib memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada perempuan/anak yang menjadi korban kekerasan, seperti rumah yang aman agar bisa ditangani secara khusus dan terpadu. Sayangnya, saat ini jumlah rumah aman bagi korban KDRT, baru ada lima buah yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu (Media Indonesia, 29/10/2004).
Peluang yang sangat terbuka adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap pada korban/survivor untuk men-dial tekanan, kegusaran, dan menyelesaikan problem yang dihadapi. Pemberdayaan ini berbasis kepada sumber daya, kompetensi, dan kemampuan klien dalam melakukan perubahan sosial seperti membentuk support group, dimana anggota kelompok melakukan analisis masalah, merencanakan program, melaksanakan, membuat jaringan, dan mengevaluasi bersama untuk kepentingan kelompok sendiri agar lebih sejahtera, sedang fungsi pekerja sosial adalah sebagai fasilitator yang mendampingi kelompok tersebut.[17]

Yang sangat menarik UU Penghapusan KDRT juga memberikan kewajiban kepada masyarakat (pasal 15) dengan mewajibkan setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui ternjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darutat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Oleh karenanya, semua stakeholder bangsa berkewajiban secara total menghentikan segala bentuk KDRT dengan berbagi peran dan fungsinya.

Untuk mengakhiri,  pertama, Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian (salam) yang anti terhadap kekerasan dan sangat membenci segala bentuk penganiayaan terhadap perempuan. Kedua, Islam memandang relasi antara lelaki dan perempuan dalam satu tingkatan kesetaraan, peran dan fungsi serta tanggung jawab dalam sistem masyarakat yang membuatnya hampir berbeda, namun tetap setara di hadapan Allah swt. Ketiga, dalam perkawinan, Al-Qur`an menyebut ikatan perkawinan itu sebagai mitsaqan ghalizan (perjanjian yang sangat kokoh) yang seharusnya dibangun di atas landasan prinsip muasyarah bi al-ma’ruf (pergaulan yang santun) yang membawa kedua suami-isteri dan bahkan seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tenteram dan bahagia, sunyi dari berbagai kekerasan apa pun bentuknya. Keempat, Islam memandang KDRT merupakan bentuk kriminalitas (jarimah) yang berdampak pada punisment kepada pelakunya dan telah melanggar nilai-nilai serta prinsip yang ada didalam ajaran Islam.  

Daftar Bacaan

Ciciek, Ciciek, Ikhtiar Mengatasi KDRT; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW. Jakarta: Lembaga Kajian Agama&Jender, Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation, 1999.

DuBois, Brenda, Miley, Karla K.  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition.  Boston:  Allyn and Bacon, 2005.

Dominel, Lena, Anti-Oppressive Social Work Theory and Practise. New York: Palgrave Macmillan, 2002.

Ismail, M. Syuhudi, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

LBH-APIK, Sekilas tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm. Diakses pada 07 Januari 2008.

Mulia, Siti Musdah Mulia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam, http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=475. Diakses pada 07 Januari 2008.

Ningrum, Diah Widya, Tips Menanggulangi KDRT Menurut Islam. http://ilalang.wordpress.com/2007/01/08/tips-menanggulangi-kdrt-menurut-islam/. Diakses pada 07 Januari 2008.

Salleh, Khalijah Mohd, “Islam, Nonviolence, and Women”, by Glann D. Paige, et,al., eds, Islam and Non-Violence. New York & Oxford: OxfordUniversity Press, 1999.

Supatmiati,Asri, Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga, http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/, diakses pada 07 Januari 2008.

Shihab, M. Quraish, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Cet.XXIV, Bandung: Mizan, 2002.

Vahlevi, Roys, “Islam dan KDRT”, Serambi Indonesia, 07/12/2007.  

Liputan SIDIK RCTI, 10 Januari 2008.

Media Indonesia, 29/10/2004

Tempo Interaktif, 3/5/04


[1] Khalijah Mohd. Salleh, “Islam, Nonviolence, and Women”, by Glann D. Paige, et,al., eds, Islam and Non-Violence. (New York & Oxford: Oxford University Press, 1999),  hal. 109.

[2] Siti Musdah Mulia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam, http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=475. Diakses pada 07 Januari 2008. hal. 1.

[4] Liputan SIDIK RCTI, 10 Januari 2008.

[5] Lena Dominel, Anti-Oppressive Social Work Theory and Practise. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), hal. 8.

[6] Musdah Mulia, Op.Cit., hal. 3.

[7] Ibid.

[8] Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi KDRT; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama&Jender, Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation, 1999) hal. 22-26.

[10] Farha. Op.Cit, hal. 30-31.

[11] LBH-APIK, Sekilas tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm. Diakses pada 07 Januari 2008.

[12] Musdah Mulia, Op. Cit., hal. 3.

[13] Ibid.

[14] M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 66.

[15] M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Cet.XXIV, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 269.

[16] Roys Vahlevi, “Islam dan KDRT”, Serambi Indonesia, 07/12/2007.  

[17] Brenda DuBois & Miley, Karla K.  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition.  (Boston:  Allyn and Bacon, 2005). hal. 420-421.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s