Pengembangan Masyarakat di Dunia Berkembang

Untung Tri Winarso, M.Si.

 

Isu Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Pembangunan masyarakat menitikberatkan pada pembangunan masyarakat dan pembangunan aspek manusia. Secara lebih tegas pengertian pembangunan manusia terungkap dalam definisi UNESCO, bahwa tujuan pembangunan masyarakat bukan membangun barang melainkan membangun orang dan membangun masyarakat. Pernyataan tersebut bukan menyepelekan pembangunan yang bersifat fisik, pembangunan fisik tetap diperlukan namun dalam rangka mendukung pembangunan aspek manusia dan masyarakatnya, bukan sebaliknya.

 

Pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang dimulai paska Perang Dunia II, yaitu pada dekade 50-an sudah direkomendasikan penggunaan strategi community development. Namun pembangunan masih menggunakan pendekatan pembangunan nasional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Periode tersebut masih berlanjut pada dekade 1960-an yang mempunyai berbagai kelemahan. Di tengah-tengah laju pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan, masih banyak banyak penduduk miskin dan tuna karya yang bukan saja meningkat taraf hidupnya, bahkan tidak sedikit mengalami kemerosotan. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab kondisi tersebut adalah kecilnya akses terhadap pasar dan sumber daya, lemahnya kemampuan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, struktur sosial yang tidak seimbang serta urban bias dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi dana.[1]

 

Dengan kondisi tersebut, pada dekade 1970-an pembangunan diusahakan untuk lebih banyak menaruh perhatian pada aspek manusianya dengan matra socio-economic Development. Pada dekade 1980-an kondisi perekonomian negara-negara berkembang semakin mantap dengan label New International Economic Order. Pembangunan tidak hanya memberikan prioritas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomis, melainkan juga kebutuhan yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia seperti partisipasi yang penuh dalam proses pembangunan, distribusi hasil pembangunan yang lebih baik dan peningkatan human dignity. Pembangunan tersebut dikenal juga dengan pembangunan yang berorientasi kerakyatan.[2]

 

Konsep pembangunan dan modernisasi di negara Dunia Ketiga pada tahun 1950-an dan 1960-an didesakkan oleh para pakar ilmu sosial terutama yang tergabung dalam Center for International Studies di Massachusetts Institute of technology (MTT) seperti pakar ekonomi W.W. Rostow yang menciptakan ’teori pertumbuhan. Asumsi dasar modernisasi dikaitkan dengan proses perubahan dari struktur yang disebut tradisional menuju struktur yang dikenal sebagai modern, seperti perkembangan yang terjadi pada masa awal Eropa.Sedangkan modernisasi dalam Encyclopedia of the Social Scienses (1968) diartikan meliputi:

Sekularisasi; komersialisasi; industrialisasi; peningkatan standar hidup materi; penyebaran melek huruf; pendidikan; media massa; persatuan nasional; dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi.[3]

 

Meskipun pembangunan terus berlangsung, namun kemiskinan rakyat di negara-negara berkembang khususnya Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh eksploitasi ekonomi dan ketergantungan. Sistem pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan pada hakikatnya mengukuhkan kelas pengusaha atas kelas buruh. Ketidakadilan tercipta karena salah satunya tidak ada upaya negosiasi upah, tidak diberi kebebasan untuk berorganisasi. Sedangkan ketergantungan pada pembangunan tercipta karena sistem utang dengan bunga tinggi negara maju yang salah satunya melalui IMF dan World Bank. Menyerahkan perekonomian pada pasar adalah azas yang diyakini kapitalisme.

 

Penyerahan ekonomi pada mekanisme pasar mengakibatkan proses pembangunan menuai kegagalan. Kemerosotan pembangunan yang bermazhab kapitalisme ini memfokuskan pada produktivitas, efisiensi, dan mendewakan pertumbuhan, sementara meniadakan solidaritas, efektivitas, dan kesetaraan. Masalah seperti perusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan melebarnya pelanggaran HAM serta berbagai degradasi moral ditengarai sebagai dampak langsung atau tidak langsung beroperasinya sistem ekonomi kapitalistik.[4]

 

Apabila mekanisme ini dipelihara terus menerus, maka wajah pembangunan akan diformat dan dikuasai oleh elit teknokrat dan elit konglomerat yang berkolaborasi mereduksi pembangunan yang tahap demi tahap diarahkan menuju teknokrasi totaliter dan ”work-fare state” (bukan welfare state) yang mematikan kesejatian manusia, kebebasan, kebahagian, keselarasan, keharmonisan dan yang mengasingkan manusia dari semesta dan sesamanya.[5] Fenomena ini telah menuai bukti dengan adanya krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1997, sedang Indonesia di bawah rezim Orde Baru tidak sanggup bertahan dari guncangan krisis.

 

Kerusakan lingkungan juga menjadi masalah terjadinya krisis pembangunan di negara berkembang. Melalui industrialisasi pertanian dengan revolusi hijau sebagai proses perubahan pengelolaan ladang, pola tanam, dan penggunaan buruh. Penggunaan pupuk kimia dan pstisida secara berlebihan mengakibatkan kehancuran dahsyat ekosistem lingkungan hanya untuk mengejar produktivitas tanaman. Misalnya di Jawa, penggunaan pupuk kimia naik 50% rata-rata tiap hektar, sedangkan pemakaian pestisida per hektar lebih dua kali lipat. Di satu sisi, masukan ini dengan dahsyat telah menghancurkan ekosistem lingkungan, di samping menciptakan ketergantungan bahan kimia dan pestisida di kawasan pedesaan Dunia Ketiga.[6]

 

Walaupun industrialisasi telah mencapai kemajuan yang berarti namun peradaban manusia mengalami krisis, yaitu tidak dapat hidup selaras dengan alam dan selaras dengan sesama. Kemajuan yang dicapai juga tidak memenuhi prinsip keberlanjutan, melainkan sementara dan mudah sirna terkena tsunami krisis ekonomi. Akibatnya, rakyatlah yang menjadi korban. Walaupun reformasi telah berjalan satu dekade, namun kemajuan pembangunan masyarakat belum menuai keberhasilan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat.

 

Oleh karenanya, untuk mengatasi dampak dari situasi ekonomi dan sosial akibat pembangunan yang bervisi pertumbuhan ekonomi harus dirubah menjadi pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi. Pembangunan sosial mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan. Orientasi pembangunan sosial ini pada peningkatan keberfungsian sosial (social functioning) kelompok-kelompok tidak beruntung (disadvantage groups) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang meliputi fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, pekerja anak, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, dan komunitas adat lokal.[7]

 

Kerangka dan Model Teoritis

Secara umum, community development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002)[8] Kata kunci definisi diatas adalah peningkatan kualiitas yang lebih baik, dengan kata lain proses pengembangan masyarakat harus melangkah maju dan dinamis menuju perubahan.

 

Pengembangan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kulaitas hidupnya serta mempu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Secara khusus Pengembangan Masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, uisa, dan kecacatan.[9]

 

Dalam perspektif pekerjaan sosial, PM lebih terfokus pada usaha menolong sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan minat dan kepentingan, menaganalisis masalah, menentukan pemecahan atau pemenuhan kebutuhan, hingga pada proses monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial secara bersama-sama dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, PM juga berorientasi menciptakan struktur yang setara sesama anggota masyarakat dan anggota msyarakat dengan masyarakat lainnya yang lebih berkuasa. PM juga sering diartikan sebagai pelayanan sosial kemasyarakat, seperti pelayanan dan perawatan manula atau anak-anak di rumah mereka atau di pusat-pusat pelayanan di suatu masyarakat.

 

Dua perspektif yang mendasari PM adalah perspektif ekologi dan keadilan sosial. Perspektif ekologi saja tidak cukup untuk menjadi landasan PM tanpa memperhatikan keadilan sosial. Perspektif ekologi saja biasanya gagal menjawab persoalan-persoalan struktural di masyarakat. Misalnya, isu lingkungan yang tidak memperhatikan aspek gender (peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam), isu perlindungan satwa langka yang tidak memperhatikan keterkaitannya dengan budaya masyarakat setempat, atau kampanye hemat energi yang tidak mempersoalkan bagaimana ketimpangan penggunannya oleh industri besar dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat miskin. Sebaliknya, perspektif keadilan sosial saja seringkali tidak dapat diwujudkan apabila tidak mempertimbangkan batas-bats kemampuan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Misalnya, pendekatan pertumbuhan ekonomi yang sepertinya memperlakukan sumber daya alam sebagai tak ada batasnya sehingga seringkali pembangunan dengan pendekatan ini dituduh sebagai penyebab utama terjadinya krisis lingkungan.[10]

 

Dengan mengintegrasikan dua perspektif tersebut, visi PM merumuskan visi kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang berdasarkan kesetaraan, keadilan, tanpa ketimpangan struktural, terdapat kebebesan untuk merumuskan kebutuhan dan menyelenggarakannya, memiliki rumusan tentang hak-hak dan menjamin pelaksanannya, dan sebagainya. Visi ini didasari oleh peran pekerja sosial yang mengambil bagian dari upaya-upaya perubahan sosial yang lebih mendasar.

 

Secara teortis menurut Twelvetrees (1991) membagi PM ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara pendekatan radikal yang berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme, dan analisis anti rasis lebih terfokus pada upaya merubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mecari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.[11] Perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pembangunan masyarakat merupakan jenis atau perspektif pada aras profesional. Sedangkan aksi masyarakat berdasarkan kelas sosial, aksi masyarakat berdsarkan gender dan aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) merupakan jenis atau perspektif pada aras radikal.[12]

Setidaknya ada tiga model pengembangan masyarakat, yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Pertama, Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Peran pekerja sosial adalah membantu dan atau memfasilitasi untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Kedua, Perencanaan sosial menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Peran pekerja sosial lebih dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis kebutuhan, hingga evaluasi. Ketiga, Aksi sosial memiliki tujuan utama adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur mesyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources), dan pengambilan keputusan (distribution of decision making). Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (equality) dan keadilan (equity).[13]

Pengembangan masyarakat merupakan seting praktik pekerjaan sosial pada aras makro. Pendekatan makro diartikan sebagai metode dan teknik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya (sistem sosial), seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Tiga metode utama dalam pendekatan makro adalah terapi masyarakat (communitywork/community development), menejemen pelayanan kemanusiaan (human service management), dan analisis kebijakan sosial (social policy analysisi).[14] Dari penjelasan diatas, maka pengembangan masyarakat sebagai salah satu metode dalam seting pekerjaan sosial makro. Namun teknik dan model pengembangan masyarakat juga menyaratkan keahlian pekerja sosial menggunakan metode menejemen pelayanan kemanusiaan dan analisis kebijakan sosial. Hal yang membedakan adalah pada upaya pertolongan dan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya dengan partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Keunikan Pekerja Sosial

            Zastrow (1999) mendefinisikan pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.[15] Dalam praktiknya, pekerja sosial harus menerapkan profesionalisme yang terdiri dari nilai, prinsip, dan teknik pekerja sosial.[16]

Pekerjaan sosial didasari oleh tiga kapasitas utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dikembangkan secara eklektik dari beberapa macam ilmu sosial. Pekerjaan sosial juga diartikan sebagai profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sisem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situai) di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.[17]

Dengan dasar pengertian diatas, maka pekerjaan sosial merupakan profesi yang dibekali pengetahuan, keahlian, dan nilai untuk memecahkan dan memperbaiki kondisi masyarakat, dengan melihat klien atau masyarakat hidup di lingkungnnya. Lingkungan disini adalah berbagai sistem yang melatarbelakangi seseorang dan atau masyarakat ketika menghadapi masalah seperti sistem keluarga, pendidikan, keagamaan, ekonomi pasar, politik, pelayanan sosial, dan kelompok. Dengan kata lain analisis masalah dan intervensi dilakukan secara holistik dan bervisi menegakkan keadilan serta hak-hak azasi manusia.

 

 

Daftar Pustaka

 

Djohani, Rianingsih, Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat, Bandung: Studio Driya Media, 2003.

Fakih, Mansour, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, cet. II,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Rudinto, Bambang & Arif Budimanta, Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development, Jakarta: ICSD & FKPM, 2003.

Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, cet. II. Bandung: Alfabeta, 2005.

……………….., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, cet. ii. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Zastrow, Charles H., The Practise of Social Work, USA: Brooks/Cole Publishing Company, 1998.

 


[1] Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 5.

[2] Ibid., hlm. 7

[3] Mansour Fakih, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, cet. II,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 72.

[4] Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, cet. II. (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 47.

[5] Ibid., hlm. 49.

[6] Mansour Fakih, Op.Cit., hlm. 101.

[7] Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik…Op.Cit., hlm. 23.

[8] Bambang Rudinto & Arif Budimanta, Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development, (Jakarta: ICSD & FKPM, 2003), hlm. 28.

[9] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, cet. ii. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 38.

[10] Rianingsih Djohani, Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat, (Bandung: Studio Driya Media, 2003). Hlm. 9.

[11] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Op.cit., hlm. 40.

[12] Ibid., hlm. 41.

[13] Ibid., hlm. 42-45.

[14] Ibid., hlm. 25.

[15] Ibid., hlm. 24.

[16] Charles H. Zastrow, The Practise of Social Work, (USA: Brooks/Cole Publishing Company, 1998), p. 5.

[17] Edi Suharto, Op.Cit., hlm. 25.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s