Pembangunan Nasioanal Berbasis Pembangunan Manusia

Untung Tri Winarso, M.Si.

Posisi Indonesia menurut Laporan Indek Pembangunan Manusia 2006 UNDP masih belum beranjak dari ranking 108, sama dengan posisi tahun 2004.[1] dengan poin 0.711 dibawah Syiria dan diatas Vietnam.  Indeks tersebut diperoleh dari panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan.

 

Peringkat Indonesia yang masih tertinggal dengan negara-negara tetangga semisal Malaysia dengan peringkat 61 dan Singapura di peringkat 25 antara lain disebabkan oleh kegagalan pembangunan nasional. Pembangunan nasional negara kita yang menggunakan pertumbuhan ekonomi (economic growth) sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi sekarang ini. Sedangkan menurut Sri-Edi Swasono (2001) pembangunan ekonomi nasional harus bemuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. [2]

 

Pembangunan sosial merupakan upaya terencana dan terarah meliputi pembangunan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahtraan sosial sendiri meliputi berbagai intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.[3] Sehingga, antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain, tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sayangnya, sampai saat ini pertumbuhan ekonomi, membuka kran investasi, mendorong nilai eksport dalam negeri, produktivitas kerja menjadi kerja pemerintah yang utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 6 persen. Usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang melindungi masyarakat dari keterbatasan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi utopia dan sebatas janji-janji retorika pada masa kampanye, baik Pilkada, Pilpres, DPR, DPRD. Apalagi dengan sistem desentralisasi yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya di daerah. Lagi-lagi pembangunan kesejahteraan sosial masih menjadi anak tiri dan diserahkan pada masyarakat untuk mengelolanya dengan tameng partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sistem ekonomi kapitalistik sebagai anak kandung dari globalisasi banyak menciptakan kesenjangan antara yang kaya (The Haven) dan yang miskin (The Haven’t), kaum marjinal diantaranya anak terlantar, penganggur, kaum cacat, kaum dhu’afa terus tergerus ke dalam jurang gelam ketidakberdayaan.   Gustavo Gutierez (1973) dengan teologi pembebasannya berpendapat bahwa konsepsi pembangunan sebagai aspirasi rakyat untuk mendapatkan kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.

 

Development umumnya dianggap sebagai pendekatan ekonomi murni, dan artinya disamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Tingkat development  negara diukur dengan membandingkan GNP-nya dibandingkan dengan negara yang berkembang. Jadi. Development adalah upaya menaikkan kesejahteraan (Wealth) atau well-being lebih tinggi.[4]

Dengan faham pembangunan tersebut, pembangunan sebagai proses sosial total juga mengharuskan untuk mempertimbangkan dimensi etik, yakni menempatkan nilai kemanusiaan. Pembangunan bagi Guiterez bermakna kombinasi mental dan perubahan sosial yang mampu membawa kombinasi akumulasi secara permanen atas dasar produksi total secar nyata.[5] Nampak jelas bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan pembangunan manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran Negara

Lingkaran setan kemiskinan masih terus berlangsung apabila pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Seorang anak yang tidak terdidik tidak mungkin bersaing secara profesional mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kehidupan yang layak, sedangkan ketika pendapatan keluarga lemah maka tidak mampu membiayai anak sekolah tinggi dan meningkatkan kualitas kesehatan. Sehingga dibeberapa daerah masih dijumpai kasus balita dengan gizi buruk, kelaparan, dan terkena wabah muntaber, malaria, demam berdarah yang memakan korban jiwa.

 

Tugas pemerintah dalam pusaran mekanisme pasar bebas seharusnya sebagai agent of soscioeconimic development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan yang mengikat. Penyediaan alokai dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.[6]

 

 

Fokus utama pemerintah dalam pembangunan adalah meindungi masyarakat dari gilasan mesin kapitalisme, memenuhi kebutuhan sosial, dan memecahkan masalah sosial. Contoh-contoh pemerintah yang telah cukup behasil menyejahterakan rakyatnya adalah negara-negara dengan model Welfare State atau negara kesejahteraan di Skandinavia, yakni Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia. Negara-negara tersebut juga berada pada peringkat tertinggi dalam HDI sebagai bukti pembangunan sosial menjadi pilar kesuksesan negara.

 

Negara Kesejahteraan menurut Spiker (1988:77) sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar negaran.[7] Cita-cita kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana kemauan para pendiri bangsa nampaknya harus lebih mempersiapkan secara sistem, operasional, program menuju negara kesejahteraan. Ketika negara tidak mampu menyejahterakan rakyatnya, maka negara telah melanggar konstitusi. Sebab pasal 27 dan 34 UUD 1945 telah mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan sosial.

Pembangunan sosial menjadi penting dilaksanakan berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, pembangunan sosial merupakan salah satu piranti keadilan sosial kongkret, terncana dan terarah, serta manifestasi pembelaan terhadap masyarakat kelas bawah. Sebab, selain negara wajib memberi kesempatan sama kepada setiap orang untuk berusaha, ia harus tetap memperhatikan keterbatasan kelompok lemah sebagai kompensasi dan wujud keadilan sosial.

Kedua, solidaritas sosial dan kekeluargaan pada masyarakat modern semakin memudar membuat pelayanan sosial yang tadinya mampu disediakan lembaga keluarga dan keagamaan semakin melemah. Negara wajib menyediakan infestasi sosial. Sebab pembangunan sosial dapat meredam kesenjangan dan kecemburuan sosial yang merupakan prasyarat dan tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang berkesinambungan, stabilitas politik dan kesejahteraan bersama.

 

Ketiga, negara perlu memberikan pelayanan sosial (social service) kepada warganya sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap rakyat yang memilihnya, terutama pemenuhan hak-hak dasr warga negara.

 

            Keempat,  negara bersifat paternalistik (pelindung) yang mampu memberikan jaminan sosial secara luas dan merata guna menghadapi risiko-risiko masa depan yang tidak menentu, seperti sakit, kematian, pensiun, kecacatan, bencana alam, dan sebagainya.[8]

Indikator

Suksenya negara dalam pembangunan sosial ditentukan pada tiga kategori, yakni pendapatan warga negara sudah diatas US $ 1 per hari, pemerataan pendidikan dasar bagi warganya, dan harapan hidup melalui akses kesehatan murah dan berkualitas yang tersedia termasuk kesehatan sanitasi, air, dan gizi. Norwegia berada pada peringkat pertama HDI dengan skor 0.965 sebab angka harapan hidup 79.6, dan seluruh penduduknya melek huruf.

 

Menurut Mahbub ul Haq (Founder of the Human Development Report) pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan untuk mengembangkan potensi dan produktivitas hidup atau kualitas hidup sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tidak berbicara pada pertumbuhan ekonomi saja, melainkan peningkatan kualitas hidup manusia.  Selanjutnya, Mahbub mengatakan:

 

Fundamental to enlarging these choices is building human capabilities —the range of things that people can do or be in life. The most basic capabilities for human development are to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. Without these, many choices are simply not available, and many opportunities in life remain inaccessible.[9]

 

Perubahan sosial yang tidak mengabaikan kemanusiaan secara utuh, yang memiliki sensitivitas kultural terhadap kelompok minoritas, serta memberi ruang bagi penentuan nasib sendiri bagi kaum marjinal adalah tugas masyarakat untuk mendorong pemerintah melaksanakan tanggungjawabnya.[10] Peran masyarakat dalam melayani masyarakat yang jurang beruntung melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi yang terencana, keberlanjutan, dan holistik merupakan upaya yang harus terus dilakukan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera.

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Faqih, Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Cet. III. Yogyakrta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2003).

Suharto,  Edi, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, cet. II Bandung: ALFABETA, 2005.

UNDP, Human Development Report 2006,New York: UNDP, 2006.

http://hdr.undp.org/en/humandev/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] UNDP, Human Development Report 2006, (New York: UNDP, 2006). hlm 183.

[2]  Sri-Edi Swasono berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, dalam Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, cet. II (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 55.

[3]  Ibid., hlm. 35.

[4] Mansour Faqih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Cet. III. (Yogyakrta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 179.

[5] Ibid., hlm. 180.

[6] Edi Suharto, Op. Cit., hlm. 49.

[7] Ibid., hlm. 50.

[8] Ibid., hlm. 53.

[10]  Mansour Faqih, Op. Cit. hlm. 231.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s