Dilema Ikhlas dan Ketidakadilan Sosial

Oleh: Untung Tri Winarso, M.Si.

 

 

Pelaksanaan keadilan sosial sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Jika terjadi ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukakan melalui perjuangan memperbaiki struktur-strukur sosial yang tidak adil.[1] Struktur sosial yang tidak adil terkadang diciptakan oleh kesepakatan sosial yang menjurus pada kekerasan yang sangat halus melalui sumbangan yang ditentukan nominalnya .

Pada pemberitaan Seputar Indonesia edisi Rabu, 19 September 2007 yang berjudul “Dana Gempa di Sriharjo Dipungli: Besar Potongan RP2,5-5 juta untuk 161 Penerima” dan Kompas DIY-Jateng edisi Jumat, 21 September 2007 yang berjudul “ Pemotongan Dana Masih Terjadi: Warga Ikhlas agar Tidak Terjadi Kesenjangan” sangat berindikasi pada ketidakadilan sosial.

Ada dua modus kesamaan yang melatarbelakangi ketidakadilan tersebut, yakni pertama, Ketidakadilan tersebut terjadi akibat pengurangan hak korban yang diselewengkan pada 161 korban gempa di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri dan warga Dukuh Pundong 5, Desa Tirtoadi, Kabupaten Sleman. 161 warga Desa Sriharjo sebagai penerima dana rekonstruksi (Dakon) kategori rusak berat/roboh sedianya menerima dana sebesar Rp. 15.000.000,-, namun dengan alasan tertentu dipotong Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- per orang. Sedangkan warga Dukuh Pundong 5 sedianya menerima dakon sebesar Rp. 4.000.000,- sebagai penerima kategori rusak sedang malah dipotong Rp. 700.000,-. Disinilah terjadi distorsi antara pemenuhan sumberdaya dan mendapat hak pelayanan yang optimal dari negara. Upaya menghubungkan antara klien dan sumber daya kebutuhannya menjadi sangat relevan dan urgent.[2]

Kedua, pemotongan dana tersebut dilakukan dalam bayang-bayang pemaksaan kultural. Kedua kejadian tersebut selalu dibarengi dengan ancaman dari aparat desa maupun tim fasilitatos sosial (fasos). Ancaman tersebut bermotif kegagalan warga untuk menerima dana apabila berkeberatan menandatangani surat pernyataan kerelaan. Sebuah pernyataan yang cenderung dipaksaan. Disinilah terjadi malpraktek kerja fasos yang sedianya melakukan intervensi apabila terdapat tindakan penyelewengan, fasos malahan memfasilitasi terjadinya penyelewengan. Padahal nilai kerelaan/ikhlas tidak dapat ditentukan nominal besarannya uang yang harus dikeluarkan.

Sedangkan dalam kasus di Desa Sriharjo terjadinya ketidakadilan sosial paling tidak ada dua hal nilai yang mendasarinya; Pertama, nilai keepakatan. Keputusan tersebut diperoleh dari kesepakatan bersama antara warga, aparat desa, dan fasos, walaupun terjadi kekerasan mental dengan ancaman. Wajar saja warga menuruti segala aturan yang dibuat oleh aparat desa ataupun pihak yang sengaja memanfaatkan korban dimana pada waktu itu korban gempa dalam kondisi terpuruk secara sosial, ekonomi, dan politik.

Korban gempa yang selamat (survivor) dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan (vulnerable group) yang tidak berdaya akibat bencana dan kehilangan akses sumber daya baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan. Kaum rentan tersebut dapat berubah dari kondisi agak miskin (near poor) menjadi miskin dan bahkan paling miskin (destitute) karena berbagai perubahan sosial di sekitarnya, seperti krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.[3] Mereka adalah kelompok yang terkena pemiskinan oleh struktur-strktur sosial yang tidak adil.

Kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Proses dan praktik monopoli, oligapoli dalam bidang ekonomi, misalnya, melahirkan mata rantai “pemiskinan” yang sulit dipatahkan.[4]

Kedua, penyalahgunaan dakon untuk pembangunan desa berupa pembangunan fasilitas gedung serba guna dan lapangan bulu tangkis merupakan tindakan kekerasan secara stuktural. Nilai mementingkan hajat hidup orang banyak tidak terpenuhi dengan membangun fasilitas gedung serba guna dan lapangan bulu tangkis. Dengan sendirinya, nilai tersebut gugur. Semestinya mementingkan hajat hidup orang banyak diejawantahkan pada pemberian secara penuh hak korban tanpa adanya pemotongan dengan alasan kepentingan desa dan dalih apapun. Dimana kondisi keterpurukan korban semakin terpuruk dan tidak dapat membangun rumah dengan semestinya. Padahal dakon diperuntukan bagi korban tidak lain untuk membangun kembali rumah mereka secara layak, melingkupi pondasi, kerangka, dinding, dan atap. Tidak menutup kemungkinan dana yang diperoleh setelah dipotong hanya cukup untuk membangun pondasi dan kerangka.

Pada kasus yang terjadi di Pedukuhan Pundong 5, ada beberapa nilai yang mendasarinya; Pertama, Nilai ikhlas dan solidaritas. Walaupun nilai solidaritas dan membantu orang lain sangat dianjurkan oleh agama, akan tetapi dalam kasus tersebut kurang tepat. Pasalnya dalam skema pemberian dakon diprioritaskan bagi warga yang mengalami rusak sedang dengan nominal bantuan Rp. 4.000.000,- dengan didahului pendataan dan verivikasi. Skema prioritas meniscayakan tidak seluruhnya warga mendapatkan bantuan, apalagi banyak terjadi kasus rekayasa data kerusakan rumah dari rusak ringan dimasukan rusak sedang agar menerima bantuan lebih besar. Dana tersebut nantinya dipotong untuk warga yang tidak terdaftar sebagai penerima rusak sedang dari pemerintah untuk mengantisipasi kesenjangan dan rasa iri. Nampaknya nilai azas keadilan masih diapresiasi dalam tindakan BAGITO/bagi roto (bagi rata), bukan BAGIDIL/bagi adil. Dalam kearifan budaya Jawa dikenal adigium mangan ora mangan sing penting kumpul (makan tidak makan yang terpenting ialah berkumpul, senasib sepenanggungan dan rukun) masih menjadi nilai yang dipegang kuat agar masalah sosial berikutnya tidak muncul, seperti kecemburuan sosial, kerusuhan, dan sebagainya.

Kedua, nilai kesepakatan. Nilai ini sering dimaknai dengan demokrasi mufakat, walaupun seringkali dengan sistem voting tanpa didahului dialog kemufakatan karena dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih tinggi atau sesama warga sendiri. Peningkatan kapasitas dan keberfungsian antar anggota masyarakat menjadi pekerjaan yang harus dilakukan agar setiap individu memiliki peran dan bergaining untuk mengatakan setuju apabila benar dan tidak setuju apabila keputusan yang diambil keliru. Akhirnya atas dasar kemufakatan warga rela/ikhlas memberikan dana sejumlah tertentu. Padahal kesepakatan yang didasari oleh kearifan lokal tidak dapat diterima ketika ada unsur pemaksaan didalamnya, tidak ditentukan besarannya. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Bupati Sleman Sri Purnomo.

Ketiga, nilai kesempatan yang sama. Atas dasar solidaritas sosial yang tumbuh mengakar dalam pranata sosial mendasari persamaan dan kesempatan yang sama. Ketika ada warga yang mendapat dakon, maka sebisanya seluruh warga dusun juga mendapat dakon. Kearifan lokal ini diartikan pemerataan kesempatan memperoleh dakon bagi seluruh warga, baik yang rusak berat, sedang, ataupun ringan, apalagi bagi warga yang belum mendapat dakon.

Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi untuk keadilan sosial, yakni advokasi yang justru meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama. Kepentingan mereka yang menjadi agenda pokok perubahan yang memihak (Affirmative Action) kaum marjinal untuk mendesakkan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik. Terutama untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah.[5] Di Yogyakarta sendiri proses advokasi konvontrasi sudah beberapa kali dilakukan untuk menyuarakan kepentingan korban pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui aliansi suara korban bencana. Intervensi nilai yang diyakini oleh pekerja sosial akhirnya harus berbenturan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat, upaya desiminasi nilai dan etika seyogianya tetap dilakukan dengan berbagai metode.

 

 

Bahan Bacaan

Binawan, Al. Andang. L dan A. Prasetyantoko (ed), Keadilan Sosial; Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia.Jakarta: Kompas, 2004.

DuBois, Brenda & Miley, Karla K.  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition. Boston:  Allyn and Bacon,2005.

Suharto, Edi, Membangun Mesyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Cet, II. Bandung: Refika Aditama, 2006.

……………, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Cet. II. Bangdung: Alfabeta, 2006.

Topatimasang, Roem, et.all (edt), Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: ReaD Books, 2000.

 

 


[1]               Budy Munawar-Rachman, “Refleksi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Keagamaan” dalam Al. Andang. L Binawan dan A. Prasetyantoko (ed), Keadilan Sosial; Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2004), Hlm. 218.

[2]               Brenda DuBois & Miley, Karla K.  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition.  (Boston:  Allyn and Bacon,2005). P. 12.

 

[3]               Edi Suharto, Membangun Mesyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan  Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Cet, II, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hlm. 149.

[4]               Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.  Cet. II, (Bangdung: Alfabeta, 2006). Hlm. 18.

[5]   Roem, Topatimasang, et.all (edt), Merubah Kebijakan Publik. (Yogyakarta: ReaD Books, 2000). Hlm. 29.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s