Dilema Etis Kasus KDRT

Untung Tri Winarso, M.Si.

 

Sebuah ilustrasi kasus yang harus didampingi oleh pekerja sosial:

L Ibu dengan dua anak dan dalam keadaan mengandung anak ketiganya harus mengalami cedera tulang yang parah. Ia mengaku telah sebelas tahun lamanya mengalami penyiksaan fisik dari suaminya S (33). Cedera fisik yang dialami L sangat parah dengan patah tulang belakang hingga terlihat menonjol di bagian punggung, bahkan ia berkeyakinan anak yang dikandungnya meninggal lantaran telah dilempar sandal. Kekerasan tersebut disinyalir karena S seringkali pulang dalam keadaan mabuk dan senang berjudi menyabung ayam. L menyatakan mencoba bertahan selama sebelas tahun karena ingin mempertahankan rumah tangga, khawatir akan memperburuk perkembangan anak dan bila bercerai akan kehilangan nafkah. Pada PS ia berharap tidak menceritakan perlakuan yang dilakukan S karena merupakan aib bagi keluarga, kepada saudara dan tetangganya ia mengungkapkan cedera fisik yang dialaminya akibat jatuh.

 

Tinjauan secara Hukum

Pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT melalui Undang-Undang No. No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.

Undang-Undang menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Paling tidak ada tiga bentuk KDRT:

A. Kekerasan Fisik & Psikis : kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan atau luka berat, sementara kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan mengakibatkan rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

B. Kekerasan seksual : meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Hal ini juga menyangkut perkosaan dalam rumah tangga (marital rape).

C. Penelantaran rumah tangga : adalah suatu keadaan yang menyebabkan pelarangan untuk bekerja, pemaksaan bekerja atau eksploitasi. Hal ini penting diatur karena faktanya ditemukan banyak kekerasan berdimensi ekonomi dalam rumah tangga, yang antara lain menyebabkan korban tidak boleh bekerja tetapi tidak diberikan nafkah layak, pengambilalihan aset ekonomi milik korban, serta eksploitasi berupa pemaksaan melakukan pekerjaan tertentu.[1]

Hukuman bagi pelaku antara lain termaktub dalam Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000”.

Pasal 48: “Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000”.

Dilema antara merahasiakan dan melindungi klien akhirnya pekerja sosial harus memilih mendahulukan keselamatan klien daripada kerahasiaan. Pertimbangan yang mendasarinya adalah perlakuan S terhadap L tidak dapat dibenarkan secara hukum, agama, dan nilai universal. Apabila perlakuan tersebut tidak segera dicegah, maka dikhawatirkan akan mencelakakan klien lebih lanjut yang mengakibatkan kematian, tentu pelakunya akan menerima konsekuensi dari perbuatannya.

Dilema kedua antara self-determination dan paternalisme yang terjadi antara kemauan klien mencoba mempertahankan rumah tangga, akan memperburuk perkembangan anak dan bila bercerai akan kehilangan nafkah. Hal ini berbenturan dengan nilai pekerja sosial yang berkeyakinan bahwa kesetaraan (equality) dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai rumah tangga dan sistem sosial.

Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kepercayaan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan merupakan bentuk penindasan (oppression) atas dasar gender. Lena Dominel menyatakan bahwa penindasan mengakibatkan hubungan antara pihak yang dominan dan subordinat atau inferior.

Oppression involves relations of domination that divine people into dominant or superior groups and subordinate or inferior ones.[2]

 

Dalam rumah tangga suami dalam posisi dominan sedangkan istri di pihak inferior, hingga istri merupakan sepenuhnya milik suami yang selalu dalam kontrol suami. Jika istri keliru menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera “kembali ke jalan yang benar”. Termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan.

Pilihan klien untuk bertahan dan menjalin keluarga sekaligus menjadi dilema etis antara nilai pribadi dan prfesional terkait self-determination. Kenyataan bahwa klien mengalami tindak kekerasan penyebabnya posisinya inferior di hadapan suami dan pemahaman akan teks agama yang tekstual menyebabkan kekerasan akan terus berlangsung, bahkan akan semakin fatal. Bahwa agama tidak menganjurkan untuk melakukan perbuatan kekerasan. Pekerja sosial memandang ketika kekerasan sudah terjadi pada keluarga, maka ada pihak yang dirugikan dan relasi suami-istri tidak setara. Diantara pilihan yang ada adalah cerai, merekomendasikan klie tinggal di rumah aman. Pilihan utuk mengikuti kemauan klien atau melakukan intervensi menuntut pekerja sosial melakukan intervensi dengan jalan terapi individual, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi.

 

Upaya yang Dilakukan

Upaya atau usaha yang dilakukan untuk mendial problem diatas adalah dengan melakukan theraputik melalui pendekatan client center tetapy, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, dan advokasi. Ketiga model pendekatan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan dan terintegrasi satu dengan lainnya.

Perlakuan pekerja sosial ketika melakukan intervensi klinis adalah mendorong klien untuk memutuskan sendiri arah kehidupan masa depannya, memfokuskan pada masa yang akan datang dengan kebebasan mengarahkan kehidupan klien sendiri, mendorong klien belajar menemukan nilai-nilai hidup, menciptakan atmosfir yang aman, sikap yang tidak menghakimi, menghargai dirinya sendiri, empati, dan Genuineness.

Tujuan dari terapi ini paling tidak mendorong klien tidak perlu merasa tergantung dengan orang lain, relasinya menjadi independen, dan secara sosial diterima oleh orang lain terutama orang yang berpengaruh . Misalnya, mendorong klien untuk merencanakan kehidupan di masa depan tanpa harus bergantung pada suami, memberi pilihan dan gambaran peningkatan kapasitas diri memperoleh keterampihan vocational atau life skill untuk menambah penghasilan keluarga, atau jika nanti pada akhirnya klien berpisah dengan suami telah mampu bertahan hidup dengan ketrampilan yang dimilikinya.

Namun apabila pada pertemuan kedua dan setelahnya metode intervensi klinis ini tidak mengalami kemajuan berarti, dan klien sudah menentukan keputusan untuk tetap bertahan di rumah dengan segala risiko yang ditanggungnya. Hal ini terkait dengan Hak individu untuk menentukan bagi diri sendiri lebih didahulukan dari haknya terhadap kesejahteraan dasar. Maka pilihan intervensi yang dilakukan adalah meminta persetujuan klien untuk memberikan informasi pada pihak Kepolisian dan Pengadilan disertai dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya KDRT.

Apabila klien benar-benar tidak bersedia rahasianya terungkap, maka tindakan selanjutnya adalah pekerja sosial terpaksa berbohong pada klien untuk mengungkapkan informasi pada pihak berwajib karena prinsip melindungi klien dari bahaya lebih didahulukan daripada kerahasiaan. Langkah terakhir apabila semua langkah tersebut tetap tidak berhasil, maka tindakan yang dilakukan adalah menentukan terminasi dan merujuk pada pekerja sosial lainnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dengan kata lain melindungi klien dari bahaya lebih didahulukan daripada kerahasiaan daripada hak individu untuk menentukan bagi diri sendiri.[3]

Hubungan terapis dengan klien bersifat otentik, berlandaskan keprihatinan, pengertian yang dalam, penghargaan atas perasaan-perasaannya, kehangatan dan penerimaan, kesediaan untuk mendorong klien mengeksplorasi segenap perasaannya selama pertemuan terapi.

Tujuan dan sasaran penyelesaian masalah KDRT tersebut adalah membuat klien merasa aman dan nyaman serta melindungi dari bahaya lanjutan yang akan timbul bagi usaha membantu klien untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh dan membantu klien membangun rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan sasarannya adalah klien sebagai korban (survivor), pelaku, anak, dan keluarga, dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar korban dengan intervensi klinis dan mendorong keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi atau campaign, pembentukan jejaring dan support group.

Khusus pada nilai yang ada dalam klien dan masyarakat, mempertahankan keutuhan keluarga dapat menjadi kekuatan yang relevan. Klien berpandangan seperti itu berdasarkan nilai perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan walaupun diperbolehkan. Kekuatannya adalah dapat mendorong klien memberdayakan diri sendiri dengan menambah ketrampilan yang dapat meambah penghasilan keluarga, sehingga relasi suami-istri akan setara. Atau mendorong suami untuk membuka wawasan sehingga perilakunya berubah. Nilai masyarakat yang relevan diantaranya menempatkan posisi laki-laki diatas perempuan dan menganggap tindak kekerasan merupakan tindakan kriminal, dimana dengan campaign bahwa laki-laki dan perempuan setara dan berbeda fungsi dan perannya yang terfokus pada awareness perilaku masyarakat, ketika masyarakat berpendapat tindakan tersebut kriminal maka masyarakat dapat berkontribusi dalam pengawasan pada keluarga tersebut dan memberikan pertolongan pertama pada korban.

Peluang yang sangat terbuka adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk men-dial tekanan, kegusaran, dan menyelesaikan problem yang dihadapi. Pemberdayaan ini berbasis kepada sumber daya, kompetensi, dan kemampuan klien dalam melakukan perubahan sosial seperti membentuk jejaring sosial dan support group, dimana anggota kelompok melakukan analisis masalah, merencanakan program, melaksanakan, membuat jaringan, dan mengevaluasi bersama untuk kepentingan kelompok sendiri agar lebih sejahtera, sedang fungsi pekerja sosial adalah sebagai fasilitator yang mendampingi kelompok tersebut.[4]

Suharto mengutip beberapa teknik yang lebih spesifik dalam pemberdayaan masyarakat dari Bubois dan Miley yaitu;

  1. Membangun relasi pertolongan yang: a. merefleksikan respon empati; b. menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination); c. menghargai perbedaan dan keunikan individu; d. menekankan kerjasama klien (client partnership).
  2. Membangun komunikasi yang: a. menghormati martabat dan arga diri klien; b. mempertimbangkan keragaman individu; c. berfokus pada klien; d. menjaga kerhasiaan klien.
  3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: a. memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; b. menghargai hak-hak klien; c. merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; d. melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
  4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: a. ketaatan terhadap kode etik profesi; b. keterlibatan dalam pengembangan profesianal, riset, dan perumusan kebijakan; c. penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; d. penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.[5]

 

Selain upaya terapi klinis dan pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial juga perlu melakukan advokasi untuk menciptakan layanan-layanan sosial seperti asuransi sosial, bantuan pendapatan, layanan rehabilitasi, jaminan soial, pelaksanaan undang-undang, mendorong penegak hukum menindak tegas pelaku KDRT melalui aksi kolektif. Pilihan strategi advokasi kebijakan-kebijakan publik ini termasuk kerja-kerja pekerja sosial pada aras makro. Advokasi dapat dilakukan terhadap kebijakan yang dianggap menunjang maupun kebijakan yang menghambat proses pemberdayaan. Dengan prinsip transformation; transformasi institusi sosial dengan mendukung klien, melakukan aktivitas profesional dan aksi politik pekerja sosial melakukan mobilisasi sosial dan mendesak pemerintah memberikan layanan-layanan sosial dalam kerangka kebijakan sosial.

Secara lengkap, Suharto menerangkan;

  • Advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbegai bentuk komunikasi persuasif.
  • Advokasi berkaitan dengan strategi memenangkan argumen dan mengubah perilaku.
  • Advokasi adalah sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan.
  • Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan tertentu yang bermanfaat bagi penduduk yang terlibat dalam proses tersebut.
  • Advokasi yang efektif dilakukan sesuai dengan rencana strategis dan dalam kerangka waktu yang masuk akal.[6]

 

 

Persinggungan Budaya dan Agama

Upaya dan usaha layanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam mendial problem KDRT selama ini harus bersinggungan dengan budaya dan pemahaman agama masyarakat. Budaya kita masih mendorong perempuan atau istri bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnnya, istri seringkali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya. Penelitian menunjukkan bahwa pamicu tindak kekerasan terhadap istri justru bukan kesalahan istri sendiri. Suami yang frustasi di tempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya dengan sangat mudah melampiaskan kejengkelannya. Sementara Pekerja Sosial memandang keberagaman pendapatan aka lebih baik dari pendapatan tunggal.

Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat 3 UU: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami. Agaknya, Indonesia harus belajar dari Malaysia yang telah memiliki undang-undang bentuk Akta Keganasan Rumah Tangga sejak tahun 1994.[7]

Nilai kesetaraan dan keadilan dalam agama masih belum sepenuhnya dipahami dengan benar dan dilaksanakan dalam keluarga. Misalnya dalam ajaran Islam, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh mengusai perempuan karena sebagai pemimpin. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan seakan-akan agama mentahbiskan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik.[8]

Sebagai contoh, suatu siang di Yogyakarta seorang perempuan datang ke Rifka annisa’ (sebuah lembaga pelayanan perempuan). Tubuhnya lunglai, di beberapa bagian tampak lembam dan membiru. Rupanya dia dipukul suaminya. Dengan mata yang nanar dia bertanya kepada seorang konselor: “Bu, apakah ajaran Islam memperbolehkan suami memukul istri?”. Dengan suara berat ia menambahkan: “Suami saya selalu memukul saya sambil ndalil (membacakan ayat Al-Qur’an 4:34). Bu, benarkah! Suaranya menghilang digantikan dengan tangis yang tertahan”. Surat An-Nisa’:34 ini memang seringkali dijadikan sebagai senjata/legalitas suami memukul istrinya. Wadhribuhunna (dan pukullah mereka) diarikan secara kaku. Padahal tidak demikian adanya. Kata dharaba mempunyai banyak arti: mendidik, mencangkul, memelihara, bahkan menurut Al-Raghib Al-Isfahani secara metaforis bermakna melakukan hubungan seksual.

Kata kedua, wadribuuhunna, umumnya kata ini diartikan secara tekstual “memukul secara fisik” sehingga tidak heran kalau ayat ini dipahami sebagai pembenaran terhadap bolehnya melakukan penganiayaan terhadap isteri. Akan tetapi, tidak kurang banyaknya penafsir yang menolak interpretasi demikian, di antaranya adalah Muhammad Abduh, Sayyid Qutub, dan Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya, kata qawwamuuna lebih cenderung berarti “melindungi” dan “mengarahkan”. Demikian pula sejumlah pemikir Muslim kontemporer, di antaranya Asqhar Ali, Rif’at Hassan melakukan reinterpretasi terhadap makna qawwamun. Menurut mereka, ayat itu merupakan pengakuan bahwa realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Amina Wadud Muhsin menjelaskan bahwa pernyataan “laki-laki qawwamun atas perempuan” tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, melainkan hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur’an, yakni memiliki kelebihan dalam kualitas dan memberikan nafkah. Menurut Abduh, bukanlah pukulan dalam makna harfiyah yang berkonotasi penganiayaan, melainkan dalam makna metaforis, yaitu “mendidik” atau “memberi pelajaran.”

Lebih lanjut, para ulama, seperti Imam Syafi’i menandaskan bahwa kalaupun seorang suami terpaksa memukul isterinya, ada beberapa ketentuan yang digariskan dan harus diperhatikan oleh suami, di antaranya: 1) terlarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya, 2) dilarang memukul pada bagian wajah, 3) dilarang memukul hanya pada bagian tertentu, dan 4) dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi sampai cacat.[9] Sebaliknya para suami dituntut untuk senantiasa berlaku lemah lembut, kasih sayang, dan sopan santun terhadap isteri dalam segala situasi.[10]

Dengan beberapa dasar pertimbangan diatas, maka pekerja sosial memutuskan pilihan strategi untuk mendampingi individu dan keluarga, pemberdayaan masyarakat  dan advokasi sosial sebagai keputusan paternalisme. Ditingkat individu dan keluarga melakukan intervensi klinis dengan tahapan-tahapan diatas. Dan di tingkat masyarakat melakukan sosialisasi atau kampanye tentang KDRT yang telah dirativikasi oleh pemerintah melalui undang-undang, dengan metode ini diharapkan masyarakat sekitar lebih sensitif dan berkontribusi dalam penyelesaian kasus KDRT melalui jejaring sosial dan support group. Selain itu, masyarakat lebih menerima keberadaan korban KDRT seperti menyediakan tempat tempat aktualisasi dan jaminan sosial bagi korban KDRT. Sinergi intervensi yang dilakukan diharapkan apat mencapai tujuan untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan terjauh dari ancaman yang membahayakan.

Peran pekerja sosial dalam menyelesaikan kasus KDRT memang seringkali mengalami dilema etis terkait dengan nilai klien, keluarga, masyarakat, budaya, dan profesi. Realitas ini membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi layanan demi kebaikan bersama. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan adalah terapi klinis individual pada masa transisi, menyediakan atau mendorong klien tinggal di rumah aman, dan memberdayakan klien bersama support group untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan kelompok meraih kesejahteraan dan keadilan. Advokasi kebijakan agar pemerintah bersungguh-sungguh melaksanakan amanat undang-undang juga bagian tak terpisahkan dalam menyelesaikan kasus KDRT.[11] Akhirnya, relasi integrasi, dan kontribusi antara para pihak yang berkepentingan menjadi landasan bergerak untuk menyebar benih keadilan.

Daftar Bacaan

Ciciek, Farha, Ikhtiar Mengatasi KDRT; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama&Jender, Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation, 1999) hal. 22-26.

Dominel, Lena, Anti-Oppressive Social Work Theory and Practise. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), hal. 8.

DuBois, Brenda & Miley, Karla K.  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition.  (Boston:  Allyn and Bacon, 2005), hal. 420-421.

LBH-APIK, Sekilas tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm. Diakses pada 07 Januari 2008.

Mulia, Siti Musdah, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam, http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=475. Diakses pada 07 Januari 2008. hal. 3.

Reamer, Frederic G., Social Work Vaues and Ethics, second edition, (New York: Coumbia University Press, 1999), hal. 94

Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & pekerjaan Sosial. Cet. ke-2. (Bandung: Refika Aditama,2006), hlm. 26.

 

 

 


[1] LBH-APIK, Sekilas tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm. Diakses pada 07 Januari 2008.

 

[2] Lena Dominel, Anti-Oppressive Social Work Theory and Practise. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), hal. 8.

[3] Diadaptasi dari Frederic G. Reamer, Social Work Vaues and Ethics, second edition, (New York: Coumbia University Press, 1999), hal. 94

[4] Brenda DuBois & Miley, Karla K.  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition.  (Boston:  Allyn and Bacon, 2005). hal. 420-421.

[5] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & pekerjaan Sosial. Cet. ke-2. (Bandung: Refika Aditama,2006), hlm. 26.

[6] Edi Suharto. Op.Cit., hlm. 172-173.

[7] Siti Musdah Mulia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam, http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=475. Diakses pada 07 Januari 2008. hal. 3.

[8] Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi KDRT; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama&Jender, Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation, 1999) hal. 22-26.

[9] Musdah Mulia, Op,cit.,

[10] Ibid.

[11] Brenda DuBois & Miley, Karla K.  Op. Cit., hlm. 420-421.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s