Perlindungan Anti-Diskriminatif Terhadap ODHA Di Indonesia

Oleh : Untung Tri Winarso, M.Si.

 

Abstrak

Perlakuan masyarakat maupun pemerintah sampai detik ini masih menunjukan diskriminasi dan stigma berlebihan pada ODHA. Diskriminasi tersebut terjadi dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, spiritualitas, dan sosial kemasyarakatan. Bantuan sosial dalam skema perlindungan sosial yang ditetapkan pemerintah masih kurang maksimal dan berjalan setengah-setengah, bantuan tersebut hanya pada pemberian obat CRV di rumah sakit walaupun sudah terdapat pelayanan sosial konsultasi kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan diskriminatif adalah salah informasi tentang HIV/AIDS khususnya mengenai cara-cara penularannya, masyarakat masih menempatkan ODHA sebagai pembawa malapetaka dan sampah masyarakat, doktrin atau ajaran agama selama ini masih memandang bahwa penyakit menular yang menimpa suatu kaum adalah kutukan atau hukuman (adzab) dari Tuhan, negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara holistik terhadap para ODHA. Oleh karena itu pemerintah harus secepatnya membuat undang-undang penanggulangan HIV/AIDS secara holistik dan berkesinambungan yang memasukkan skema perlindungan sosial pada ODHA. Diantara pilihan perlindungan sosial yang wajib dipenuhi negara adalah skema asuransi kesehatan, pelayanan sosial melalui home health care, dan income maintanence.

 

  1. A.     Pendahuluan

Diskriminasi seringkali diartikan sebagai perlakuan yang membeda-bedakan perlakuan berdasarkan ras, jenis kelamin dan sebagainya. Tidak terkecuali menimpa pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang dilakukan oleh masyarakat pada lingkungan formal semisal pekerjaan, pendidikan, kesehatan, politik maupun informal seperti pergaulan sehari-hari dengan kerabat, tetangga, dan teman sebaya. Beban yang begitu berat yang dialami ODHA tersebut salahsatunya disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan ODHA karena telah melakukan perbuatan yang melanggar norma, nilai, ajaran agama.

Perlakuan diskriminasi terhadap ODHA dalam segala bentuknya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sebagai manusia yang bermartabat dan mempunyai harga diri, sebab hak-hak asasi sebagai manusia masih melekat sekalipun pada ODHA. Nilai-nilai egalitarian, keadilan sosial, dan equality yang terkandung dalam nilai-nilai universal yang harus dihormati telah dilecehkan dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan international, ketika struktur dan sistem sosial masyarakat memperlakukan ODHA secara diskriminatif.  Hak fundamental yang dimiliki oleh ODHA adalah hak hidup, berserikat, dan berkembang yang sudah dijamin oleh Pernyataan Umum mengenai Hak Asasi Manusia–The Declaration of Human Rights—tahun  1948 dan konstitusi WHO tahun 1946, Pada konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial, ekonomi, budaya pada tahun 1966, hak atas kesehatan tersebut kembali ditegaskan sebagai hak fundamental.

Pelaksanaan usaha penaggulangan HIV/AIDS yang tidak menyentuh sisi-sisi humanistik ODHA dengan memberikan hak dan menuntut tangung jawab ODHA hampir dapat dipastikan tidak berjalan secara maksimal. Secara psikologis, ketika keberadaan seseorang tidak dihargai dan diterima keberadaannya oleh masyarakat maka tindakannya lebih untuk menyelekakan orang lain. Karenanya, dalam rangka melindungi masyarakat dari penularan HIV/AIDS, para pengidap HIV/AIDS mempunyai kewajiban hidup secara wajar dan menghormati hak-hak orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS serta berhati-hati untuk tidak menularkan penyakitnya tersebut. Keseimbangan hak dan kewajiban antara penderita penyakit HIV/AIDS dengan anggota masyarakat lainnya dapat diberikan melalui informasi ataupun pemberian pengertian/konseling baik melalui penyuluhan langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan kepada masyarakat luas agar tetap selalu waspada terhadap bahaya penularan penyakit tersebut.

Sebagai suatu penyakit, AIDS baru dikenal oleh dunia kedokteran pada awal tahun 80-an. Pada saat itu AIDS telah menyebar ke seluruh dunia. Penyebaran penyakit ini terjadi dengan sangat cepat dan umumnya menyerang orang yang berada dalam usia produktif sehingga mengganggu tersedianya potensi sumber daya manusia bagi perkembangan suatu negara. Di Indonesia, kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987, yaitu pada seorang wisatawan Belanda di Bali. Sejak itu, pertumbuhan dan perkembangannya semakin meningkat berkali lipat hingga saat ini. Virus HIV sendiri baru diketahui sekitar 1983 oleh Lug Montaigneur (seorang ahli mikrobiologi Perancis). Pada 1984, mikrobiolog asal Amerika Serikat, Robert Gallo pun mengumumkan pula penemuan yang sama.

Data terbaru Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa hanya dalam jangka waktu tiga bulan, Juli – September 2007, telah terdapat tambahan 786 kasus (91 orang terinfeksi HIV dan 695 kasus AIDS). Total penderita terpapar oleh HIV dan AIDS yang terdata di Indonesia berjumlah 16.288 orang, di mana sekitar 500 di antaranya berusia 0-19 tahun. Total penderita yang telah meninggal mencapai 2.287 orang. Jakarta dan Papua tetap merupakan dua provinsi dengan jumlah kasus paling banyak. (Suara Pembaruan, 30/11/2007)

Pemerintah memperkirakan jumlah kasus HIV/AIDS sesungguhnya   mencapai hingga 10 kali lipat lebih besar. yaitu berada dikisaran 90.000 – 120.000 orang. Dari data Komisi Pananggulangan AIDS (KPA) sejak tahun 2000, Indonesia telah dikatagorikan sebagai negara dengan tingkat epidemi terkonsentrasi karena kantung-kantung dengan prevalensi HIV lebih dari 5 % pada beberapa populasi tertentu, terutama di kalangan pengguna narkoba suntikan. (Kedaulatan Rakyat: 3/12/07)

Pemahaman bahwa HIV/AIDS dapat menular melalui sentuhan, berjabat tangan, berpelukan dengan ODHA masih singgah di sanubari sebagian besar masyarakat. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa masyarakat enggan bergaul dan melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Padahal secara pasti HIV/AIDS bisa menular melalui darah, air mani, atau ibu pengidap AIDS kepada anak yang dikandungnya. Penularan bisa terjadi melalui jarum suntik, hubungan seks, atau tranfusi darah yang sudah tercemar HIV. Penemuan HIV dalam berbagai cairan tubuh ini tidak berarti virus dapat ditularkan dengan mudah melalui cairan tersebut. Sampai sekarang hanya darah dan semen yang jelas terbukti sebagai sumber penularan HIV, yaitu melalui cara: a. Hubungan seksual: Laki-laki ke Laki-laki, Laki-laki ke Wanita, Wanita ke Laki-laki; b. Parenteral: Transfusi darah dan komponen-komponennya, Jarum suntik yang terkontaminasi; c. Perinatal dari ibu ke anak: Sewaktu melahirkan; Air Susu; Transplasenta. (Zubairi Djoerban, 2000).

Seth C. Kalichman yang menyatakan: Secara teori, semua sikap yang kontak dengan orang yang cairan-cairan tubuhnya mengandung virus HIV dapat menimbulkan terjadinya penularan. Walaupun demikian, untuk benar-benar terjadinya penularan dibutuhkan jumlah virus yang cukup meskipun jumlah yang pasti tidak diketahui, hanya 3 cairan tubuh saja yang padanya terdapat jumlah virus yang cukup untuk kemungkinan berisiko terjadinya penularan: darah, cairan sperma dan cairan vagina. Sebaliknya, air liur, air seni dan tinja tanpa darah tidak mengandung virus HIV yang cukup untuk menyebabkan kemungkinan terjadinya penularan HIV. (Seth C. Kalichman,1998).

Di samping itu, dikhawatirkan pula semakin maraknya stigma dan sikap diskriminatif kepada ODHA yang menyebabkan tersingkirnya ODHA dari pergaulan sosial masyarakat, keluarga dan teman, kehilangan pekerjaan, bahkan di tempat ibadah dengan pemberian stigma (julukan jelek) kepada setiap ODHA (DuBois, 2005: 329). Padahal faktor risiko, profil dan latarbelakang orang yang terinfeksi HIV, berdasarkan data yang ada, sangat beragam. dan yang paling dikhawatirkan dari sikap stigma dan diskriminatif munculnya keinginan menyebarkan virus HIV di tengah-tengah masyarakat oleh ODHA dengan jalan yang mereka sendiri tahu caranya tanpa diketahui oleh orang lain, hal ini dikenal dengan istilah criminal transmission (penularan yang dikategorikan perbuatan kriminal).

Tujuan dari policy paper ini adalah untuk memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dengan komitmen bersama untuk menekan laju penyebaran HIV dan AIDS dengan cara memberikan perlindungan sosial pada ODHA agar tidak diperlakukan diskriminatif, upaya ini lebih kepada memberdayakan ODHA untuk berpartisiasi aktif dalam menekan penyebaran HIV/AIDS serta memenuhi hak-haknya.

Sebab hal yang mendesak diwujudkan adalah Indonesia saat ini membutuhkan undang-undang yang khusus mengatur tentang HIV/AIDS. Pasalnya peraturan resmi yang ada sekarang ini baru sebatas peraturan daerah (perda). Seperti Perda No 5/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di  Jatim. Undang-undang tentang HIV/AIDS sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi penyebarannya. Misalnya dalam Perda No 5/2004, selain melarang diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), juga pemberian sanksi kepada ODHA bila menularkan penyakitnya secara sengaja kepada orang lain. (www.surya.co.id, 25/10/2007).

  1. Deskripsi Masalah

 

Sejak HIV/AIDS disadari sebagai ancaman di Indonesia, berbagai pihak berinisiatif melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pemerintah, LSM, organisasi, dan kelompok masyarakat telah mengembangkan kebijakan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kenyataannya, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan HIV/AIDS yang timbul.

Masalah yang muncul adalah terjadi stereotip terhadap ODHA merupakan ‘kelompok khusus’, mengakibatkan mayoritas ODHA mengalami pelanggaran-pelanggaran hak yang seharusnya hak-hak tersebut adalah hak-hak yang sejajar dengan manusia lainnya. Dari pelanggaran-pelanggaran hak ODHA terbentuk suatu pola pemikiran yang meluas bahwa ODHA adalah berbeda bahkan menyimpang. Hal tersebut yang merupakan diskriminasi terhadap ODHA.

ODHA atau Orang Hidup Dengan HIV/AIDS adalah para korban yang menderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu retrovirus yang termasuk famili lentivirus. Jenis retrovirus memiliki kemampuan untuk menggunakan RNAnya dan DNA sel induk untuk membuat DNA virus baru dan terkenal pula karena masa inkubasi yang lama. Seperti retrovirus lain, HIV menginfeksi tubuh, memiliki masa inkubasi yang lama (masa laten klinis) dan pada akhirnya menimbulkan tanda dan gejala AIDS. HIV menyebakan kerusakan parah pada system imun dan menghancurkannya. Ini dilakukan dengan menggunakan DNA limfosit CD4+ untuk bereplikasi. Proses inilah yang menghancurkan limfosit CD4+. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Sindrome atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh akibat infeksi HIV. Pelabelan diskriminatif bagi orang yang tertular virus tersebut dengan ODHA merupakan stereotipe tersendiri, ketika mendengar kata HIV, AIDS, ODHA pada umumnya respon masyarakat akan terhenyak karena masih menjadi momok yang menakutkan.

Stigma dan diskriminasi masih merupakan tantangan utama dalam implementasi Deklarasi Komitmen yang diadopsi PBB dalam Sidang Umum  Sesi Khusus HIV/AIDS tahun 2001. Di tahun ini, kemajuan implementasi itu belum mengadopsi undang-undang anti-diskriminasi untuk melindungi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Pada akhirnya berbagai kemudahan akses sosial, ekonomi, kesehatan, politik, budaya dan sebagainya tertutup bagi ODHA.

Diantara bentuk diskriminasi hak memperoleh pekerjaan terjadi pada tahun 2003 yang dialami Yona, Ia  dikeluarkan dari tempatnya bekerja di sebuah perusahaan suplier barang-barang kimia. Yona, ODHA dikeluarkan setelah teman-teman sekerjanya mengajukan usul kepada atasannya dengan mengumpulkan tanda-tangan. Yona sekarang menjadi relawan AIDS di Jakarta.

Diskriminasi pada bidang kesehatan tidak jarang dilakukan oleh para pekerja, idealnya sebagai tenaga kesehatan mempunyai kewajiban menolong pasien tanpa melihat latar belakang kehidupan pasien. Sebuah studi yang dilakukan Yayasan Spritia pada tahun 2002 menunjukkan banyak terjadi stigma (cap buruk) dan diskriminasi di sektor perawatan kesehatan termasuk di dalamnya konseling dan tes HIV. Sebanyak 30 persen responden yang diwawancarai pernah mengalami penolakan oleh petugas pelayanan kesehatan. Bahkan 15 persen tertunda perawatannya karena masalah status HIV positif. Menurut Zubairi diskriminasi terhadap ODHA selain terjadi di lingkungan pekerjaan, dan masyarakat juga dilakukan oleh rumah sakit, petugas kesehatan, tokoh agama, dan juga media. Dulu katanya rumah sakit enggan menerima pasien HIV/AIDS dengan alasan akan menunurunkan citra. ”Tapi kekhawatiran itu tidak terbukti. Rumah sakit seperti Dharmais, MMC, Cikini, yang banyak menerima pasien ODHA, selalu saja penuh.”(www.aids-rspiss.com).

Diskriminasi serupa juga dialami ODHA yang terinfeksi HIV lewat penggunaan narkoba suntik (IDU). Menurut pengurus ODHA Indonesia, Andreas Pandu Istiawan, organisasinya pernah melakukan survei tahun 2003 di 18 provinsi tentang jenis diskriminasi yang diterima ODHA. “Hasilnya, 63% lebih ODHA pernah mengalami diskriminasi dan penolakan oleh dokter,” ujarnya. Penolakan dokter itu merupakan jenis diskriminasi terbesar. Menurut Andreas, penolakan dokter itu masih terjadi sampai sekarang. (satudunia.oneworld.net)

Diskriminasi terhadap ODHA kemudian menambah deretan angka korban HIV/AIDS, khususnya perempuan. Angka HIV dan AIDS meningkat tajam. Gelombang penularan yang semula ditemukan pada kaum homoseksual/heteroseksual, sekarang telah merambah pada pemakai narkoba suntik (IDU) dan peningkatan penularan pada kaum perempuan. Kesenderungan penularan dari ibu ke bayi juga semakin meningkat, bahkan para istri banyak yang tertular oleh suaminya yang sering berganti pasangan. Stigma dan diskriminasi menjadi persoalan khas yang masih terus berlangsung pada perempuan positif, terutama stigma sebagai “perempuan nakal“. Padahal proses penularan HIV saat ini tidak hanya berlatar belakang pada persoalan tersebut. Stigma ini yang dirasakan oleh ODHA perempuan yang semakin menambah beban mereka dalam menjalani hidup. (Laporan Independen NGO’s; Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia,Jakarta, Mei 2007)

Diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) ternyata masih menjadi masalah yang harus mendapat perhatian serius di Tanah Papua. Diskriminasi itu ditunjukkan oleh manajemen Hotel Fujita Papua, Manokwari, Irian Jaya Barat (Irjabar) yang menolak kehadiran sejumlah ODHA dari berbagai daerah berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Konsolidasi Jaringan ODHA Papua (JOP – Cenderawasih Plus) di hotel itu, Senin (15/1) sore. Modus penolakan tersebut karena khawatir citra hotel akan memburuk. (Suara Pembaharuan, 16/1/07).

Menurut perkiraan UNAIDS, pada akhir 2006 secara kumulatif terdapat 39,5 juta pengidap HIV/AIDS di dunia. Sebanyak 17,7 juta atau 45 persen di antaranya adalah perempuan dan 2,3 juta merupakan anak-anak berusia kurang dari 15 tahun. Selama 2006, diperkirakan sebanyak 530 ribu anak hidup dengan HIV/AIDS (sekitar 1450 kasus per hari). Lebih dari 90 persen terinfeksi HIV melalui jalur penularan dari ibu ke bayi. Pelabelan negatif pada anak yang hidup dengan HIV/AIDS karena tertular oleh orang tua merupakan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Hari-hari yang dilalui oleh anak menjadi suram, akses pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya tertutup, pada akhirnya akan melahirkan bentuk-bentuk kemiskinan struktural.

Diskriminasi yang terjadi pada ODHA disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, salah informasi tentang HIV/AIDS khususnya mengenai cara-cara penularannya. Padahal penularan AIDS itu tidak mudah. AIDS tidak melular karena bersalaman atau bersin, yang pasti HIV/AIDS bisa menular melalui darah, air mani, atau ibu pengidap AIDS kepada anak yang dikandungnya. Penularan bisa terjadi melalui jarum suntik, hubungan seks, atau tranfusi darah yang sudah tercemar HIV. AIDS tidak menular melalui rokok, handuk, sabun, batuk, dan pilek. Bahkan gigitan nyamuk demam berdarah tidak bisa menularkan. Hal ini mengakibatkan para ODHA dijauhi oleh masyarakat seakan dia tidak berhak hidup di dunia.

Kedua, masyarakat masih menempatkan ODHA sebagai pembawa malapetaka dan sampah masyarakat. Pandangan sebagian besar masyarakat demikian terkair erat dengan Budaya Timur yang memandang orang yang tertimpa penyakit menular adalah konsekuensi dari perbuatannya yang amoral. Namun, dampak yang terjadi pada anak yang terinveksi HIV sejak lahir akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa. Ribuan anak tersebut tidak sepantasnya diletakkan sebagai ancaman yang berbahaya karena dia hanyalah korban.

Ketiga, doktrin atau ajaran agama selama ini masih memandang bahwa penyakit menular yang menimpa suatu kaum adalah kutukan atau hukuman (adzab) dari Tuhan akibat perbuatan suatu kaum yang melakukan dosa, seperti dalam ajaran Islam menggambarkan Bangsa Sodom umat Nabi Lut telah dibinasakan karena perbuatan mereka amoral.  Akibat lanjutannya adalah para ODHA mengalami kondisi kejiwaan yang semakin terpuruk, tidak jarang malahan akan melampiaskan dengan secara sengaja menularkan HIV pada orang lain agar meraskan penderitaan yang dialami.

Keempat, negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara holistik terhadap para ODHA. Hal ini terbukti bahwa selama ini pemerintah belum mempunyai sebuah undang-undang penanggulangan yang didalamnya membahas perlindungan hak-hak ODHA. Hampir dapat dikatakan bahwa kegagalan pemerintah mengatasi masalah penyebaran HIV/AIDS selama ini belum menunjukan keberhasilan, walaupun sudah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional melalui Perpes No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Masalah HIV/AIDS mempunyai dampak negatif yang sagat luas, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga masalah ini merupakan masalah nasional yang sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab semua sektor baik pemerintah maupun masyarakat. Penyelesaian masalah ini membutuhkan kebijakan yang holistik dan bersifat segera yang secara langsung berhubungan dengan masa depan bangsa dengan cara melindungi (protection), pencegahan (preventive) dan memenuhi hak dasar manusia (fufilment) ODHA dari segala macam bentuk diskriminasi. Dengan menempatkan ODHA menjadi volunteer dalam suport group yang terlibat aktif menekan perkembangan ODHA, maka kita dapat menghapus diskriminatif layanan pada ODHA, mengembangkan jaringan dan merencanakan kehidupan mereka. (Dubois, 2005:329).

 

 

  1. C.     Evaluasi Kebijakan yang Ada

Kebijakan terkait penanggulangan AIDS yang ada saat ini masih sangat general untuk mengatasi penyebaran Aids, namun belum secara tegas dan komprehensif menangani perlindungan ODHA dari diskriminasi fisik maupun psikis. Diskriminasi tersebut seperti yang telah disebutkan beberapa diatas, yaitu dilingkungan pekerjaan, pendidikan, kesehaan, politik, dan sebagainya. Kebijakan tersebut juga masih setingkat Peraturan Presiden, Surat Ketputusan Mentri, dan Peraturan Menteri.

Kebijakan tersebut adalah Peraturan Presiden RI Nomor: 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 760/Menkes/SK/VI/2007 Tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA), Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 812/Menkes/SK/VII/2007 Tentang Kebijakan Perawatan Paliatif, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor: 02 /PER/MENKO/KESRA/I/2007 Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Peikotropika dan Zat Adiktif Suntik.

Menimbang pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukan hasil maksimal, hal ini terbukti dengan semakin membludaknya warga negara yang tertular HIV dan positif mengidap AIDS. Terutama menekan laju pertumbuhan perkembangan kasus penyebaran HIV/AIDS meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas wilayah-wilayah epidemi dengan jumlah penasun yang tinggi termasuk di dalam LAPAS dan RUTAN serta di fasilitas pemulihan napza. Kelemahan yang ada diantaranya tidak ada sangsi tegas bagi pelayan kesehatan, tenaga pendidik, dan dari masyarakat yang melakukan tindak diskriminatif pada ODHA, pemerintah belum maksimal mengembangkan program-program pelatihan life skill /vocational yang membekali ODHA untuk memperoleh pendapatan, sosialisasi HIV/AIDS masih belum merata pada masyarakat. Sedangkan kelebihan kebijakan ini adalah pemerintah telah mengembangkan sistem pelayanan klinis dan rehabilatif atau paliatif.

Oleh sebab itu kebijakan yang telah ada perlu dikuatkan dalam bentuk undang-undang yang lebih komprehensif menangulangi HIV/AIDS, terutama melindungi ODHA dengan memperlakukan mereka tidak diskriminatif. Dampak turunannya adalah ODHA ikut berpartisipatisi aktif dalam menganngulangi HIV/AIDS untuk menekan laju perkembangan HIV/AIDS.

D. Pilihan-Pilihan Kebijakan

Keberadaan ODHA memegang peranan penting dalam menantang penyebaran virus HIV dan terjadinya pandemi. Pemerintah harus waspada dalam melindungi dan memenuhi hak-hak ODHA sekaligus melawan sikap diskriminasi yang memojokkan dan menjauhkan mereka dari berbagai pelayanan di masyarakat. Dan sudah saatnya masyarakat untuk mendekati ODHA dan menerima mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.

Berikut ini pilihan-pilihan kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam melindungi ODHA:

  1. Asuransi kesehatan. Sebagai salah satu wujud perlindungan sosial yang dilakukan untuk melindungi ODHA adalah memberikan asuransi kesehatan. Program asuransi pada umumnya menggunakan kontribusi penerima (baneficiaries) pada penyedia layanan asuransi. Namun pembayaran premi dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin seluruh ODHA dapat menerima layanan kesehatan secara maksimal.
  1. Hospital care. Penyediaan layanan theraputik klinis model ini pada khususnya disediakan oleh pihak rumah sakit. Selain menyediakan tindakan klinis dalam menangani ODHA dari serangan virus yang semakin ganas dengan memberikan obat CRV, pihak pengelola rumah sakit juga menyediakan layanan rehabilitasi psikologis untuk membangkitkan semangat ODHA merencanakan masa depan dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat tanpa diskriminatif.
  1. Home health care. Model alternatif gagasan rehabilitasi yang terpusat pada rumah ini tujuannya adalah untuk melayani ODHA dalam kehidupan sehari-hari. Selain melayani ODHA, rehabilitasi yang dilakukan adalah mendorong ODHA dapat bergaul secara baik dengan masyarakat. Pada umumnya layanan rehabilitasi yang terpusat ini menggunakan metode behavioristik dan membekali klien dengan keahlian-keahlian tertentu (life skill) atau vocational. Terapi yang berjalan adalah terapi kelompok dengan membentuk suport grup, dengan adanya suport group diharapkan dapat mecegah perkembangan HIV/AIDS dengan cara melibatkan ODHA dalam aktivitas pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan.
  1. Pendidikan dan sosialisasi. Upaya pendidikan dan sosialisasi tentang HIV/AIDS ini ditujukan pada dua hal. Pertama, pendidikan sejak usia dini tentang HIV/AIDS membawa dampak yang besar pada kesadaran diri tentang bahaya perilaku buruk yang dapat mengakibatkan tertular HIV, seperti seks bebas, penggunaan narkotika khususnya jarum suntik. Kedua, pendidikan dan sosialisasi yang efektif disemua level dan kelompok masyarakat akan membawa hasil pada sikap yang menghargai keberadaan ODHA, tidak menyalahkan namun menempatkan mereka sebagai korban, dan tidak diskriminatif. Pilihan ini dapat mengajak ODHA terlibat aktif melakukan kampanye anti HIV/AIDS.
  1. Bantuan sosial. Pemberian dana secara langsung merupakan tugas dan tanggung jawab negara pada rakyatnya, terutama pada kelompok yang kurang beruntung (disadvanted group). Kelompok ODHA merupakan kelompok yang kurang beruntung dalam prespektif mereka adalah korban keganasan HIV/AIDS. Perlindungan dengan jaminan dana ini diharapkan para ODHA dapat bertahan hidup secara layak di tengah arus diskriminasi di wilayah ekonomi dan pendidikan melalui tunjangan hidup dan modal usaha.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlindungan pada ODHA yang perlu secepatnya dilakukan oleh pemerintah adalah mempersiapkan undang-undang yang menjamin perlindungan sosial bagi ODHA dari segala macam diskriminasi dan stigma. Perlindungan tersebut diantaranya diwujudkan dalam skema asuransi kesehatan, pelayanan sosial melalui home health care, dan income maintanence.

Pelibatan ODHA dalam program sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini juga sangat berpengaruh bagi upaya penanggulangan HIV/AIDS. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menanggulangi HIV/AIDS namun tidak antipati terhadap ODHA, melainkan menerima mereka sebagai anggota komunitas. Peran serta seluruh stakeholder dalam berbagai bidang sangat menentukan bagi tercapainya penanggulangan HIV/AIDS yang tidak diskriminatif yang merupakan salah satu target dalam Millenium Development Goals’s (MDG’s).

 

Referensi

 

Butuh UU HIV/AIDS,  http://www.surya.co.id/web/index.php/Malang_Raya/Butuh_UU_HIV/AIDS_.html, 25/10/2007), Diakses pada 11 Januari 2008.

DuBois, Brenda, Miley, Karla K.  Social Work: An Empowering Profession, Fifth Edition.  Boston:  Allyn and Bacon, 2005.

Djoerban, Zubairi, Membidik AIDS, Ikhtiar Memahami HIV  dan ODHA, Ed. Nurul A. Rustamaji, Cet. 2, Yayasan Galang, Yogyakarta, 2000.

Gus Dur Dukung ODHA Melawan Diskriminasi, E. Haryadi,http://satudunia.oneworld.net/article/view/150992/1/, Diakses pada 11 Januari 2008.

Kalichman, Seth C. Preventing AIDS, A Sourcebook for Behavioral Interventions, Center for AIDS Intervention Research (CAIR) MedicalCollege of Wisconsin and GeorgiaStateUniversity, Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey, London: Publishers, Mahwah, 1998.

Katakan Tidak untuk Perilaku Berisiko AIDS, Suara Pembaharuan, 30/11/2007.

ODHA Masih Saja Diperlakukan Tidak Adil http://www.aids-rspiss.com/articles.php?lng=en&pg=8. Diakses pada 11 Januari 2008.

3 Tahun Lagi Capai 1 Juta Penderita; Kasus HIV/AIDS Bakal Meledak, Kedaulatan Rakyat, 3/12/07.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s